Mahyeldi: Seleksi Terbuka Salah Satu Cara Memilih Pejabat Secara Objektif

  • Whatsapp

MINANGKABAUNEWS, PADANG  PANJANG — Gubernur Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) , Mahyeldi Ansharullah, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemprov dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumbar, dengan mengangkat tema “Good And Clean Governance Melalui Pengisian Jabatan Berdasarkan Sistem Merit” di Hotel Pangeran Beach Kota Padang, Kamis.(10/6/2021).

“Untuk lebih menjamin pejabat tinggi memenuhi persyaratan dalam pengisian jabatan, secara terbuka dan kompetitif berdasarkan sistem merit, dengan mempertimbang kesinambungan karier Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan. Untuk itu, kepala daerah juga harus mempertimbangkan keberlanjutan karier PNS, jangan sampai terhambat,” ujar Mahyeldi.

Read More

Dalam Undang-undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN) mengamanatkan pengisian jabatan pimpinan tinggi, baik di tingkat pusat maupun daerah diatur dengan, UU No. 5 Tahun 2014, dan dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif dengan memperhatikan kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, serta integritas.

Lebih lanjut Mahyeldi mengatakan, seleksi terbuka merupakan salah satu cara untuk memilih pejabat secara objektif dan juga diharapkan dapat mengurangi praktek pengangkatan pejabat berdasarkan koneksi politik yang mengganggu terjadinya keberpihakan dalam pembuatan kebijakan maupun penyelenggaraan pelayanan publik. Ketidaknetralan ASN akan sangat merugikan masyarakat.

“Sistem merit bertujuan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan mewujudkan ASN yang profesional, netral dan mempunyai nilai tinggi,” jelas Gubernur Sumbar ini.

Pihaknya berharap  ke depannya, pemerintahan daerah bisa menempatkan SDM pada tempatnya. Karena sebuah jabatan pemerintahan harus diisi orang yang berkompeten di bidangnya.

“Rakor Ini bertujuan agar pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sumbar berjalan secara tertib, berdaya guna dan berhasil guna,” terang Mahyeldi.

Sementara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Agus Pramusinto mengatakan, KASN merupakan mitra kerja kepala daerah. Mendampingi pejabat Pembina kepegawaian (PPK) agar tidak keliru dalam mengambil keputusan, baik itu menyangkut rotasi, mutasi, seleksi terbuka. Memastikan PPK mengikuti ketentuan yang ada.

“Kami juga melindungi ASN agar mereka bisa fokus terhadap tugas dan fungsinya menjalankan pelayanan publik untuk masyarakat,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Wawako Asrul menambahkan, rakor ini lebih ditujukan kepada kepala daerah abupaten/kota yang baru saja dilantik, agar tidak ada kesalahan dalam rotasi, mutasi, dan seleksi pejabat tinggi di masing- masing daerah.

“Kita berharap dengan diadakan rakor ini bisa menjadi pedoman bagi Pemkab/Pemko untuk menempatkan pejabat tinggi sesuai dengan keahlian dan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Hal ini pun juga sudah diterapkan di Pemerintahan Kota Padang Panjang,” imbuh Asrul mengakhiri.

Sosialisasi pengisian jabatan dihadiri, Forkopimda Sumatera Barat, Bupati/Walikota, Kasatgas Pencegahan Korupsi Wilayah 1 (Aceh, Riau,Sumbar), Arief Nurcahyo, AK, CA, Komisioner KASN, Prof. Agustinus Fatem, Assesor SDM Aparatur Jenjang Utama BKN, Dr. Purwanto, MM.

Kemudian dari Kota Padang Panjang, kegiatan ini turut dihadiri Wakil Walikota, Drs. Asrul, Inspektur, Dr. Syahril, MH, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Rudy Suarman, AP.

Related posts