Mantan Wapres RI Jusuf Kalla Ingatkan Pemerintah Tentang Hal Ini, Jangan Anggap Enteng!

  • Whatsapp
Jokowi dan Jusuf Kalla (Foto: Dok. Istimewa)

MINANGKABAUNEWS.COM, JAKARTA — Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) angkat bicara terkait vaksinasi Covid-19.

Dia mengingatkan agar pemerintah tidak perlu memperumit penerimaan vaksin bagi masyarakat karena pelaksanaannya harus cepat.

Read More

Kemudian, JK menegaskan bahwa pemberian vaksin tidak sama dengan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang perlu verifikasi.

“Saya selalu bilang vaksin itu beda dengan pembagian sembako, kalau pembagian sembako, orang mau saja menerima sampai lima kali sehari, untuk itu perlu diverifikasi,” jelasnya, Minggu (29/8/2021).

Sementara itu, lanjut JK, hal itu berbeda dengan pemberian vaksin karena masyarakat tidak ada yang mau disuntik dua kali sehari.

JK lantas menekankan agar tidak mempersulit dengan harus mendaftar secara daring ke Kementerian Kesehatan dan mendapatkan tiket.

Lebih lanjut, JK juga menyatakan pemerintah tidak perlu khawatir terkait potensi kecurangan masyarakat menerima vaksin yang melebihi dosis seharusnya.

Mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 itu mengungkapkan yang menyebabkan keterlambatan vaksinasi ialah proses administrasi yang terlalu ribet.

Dia pun lantas meminta kepada pemerintah khususnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk tidak memperumit penerimaan vaksin.

Selanjutnya, JK mencontohkan masyarakat di luar negeri yang ingin vaksin tinggal datang, suntik, lalu pulang tanpa perlu mendaftar online.

Di sisi lain, pemerintah sendiri menargetkan vaksinasi untuk 208.265.720 orang untuk membentuk kekebalan komunal (herd immunity) terhadap Covid-19.

Berdasarkan data Satgas Covid-19 per Sabtu (28/8/2021), sebanyak 61.222.258 orang telah menerima vaksin dosis pertama.

Sedangkan sebanyak 34.702.821 masyarakat telah menerima vaksin Covid-19 dosis kedua

Related posts