Marak Kasus Pelecehan Seksual Santri, Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad Beri Respon Singgung Peran Kemenag

  • Whatsapp
Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad (Foto: Dok. Istimewa)

MINANGKABAUNEWS.COM, JAKARTA — Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dadang Kahmad meminta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan jajarannya mengeluarkan kebijakan yang mengatur keberadaan tempat pengajian non formal yang selama ini tersebar di lingkungan warga.

Dadang mengatakan, tempat pengajian tersebut perlu dilakukan pendataan untuk menghindari oknum-oknum yang bertindak diluar koridor hukum. Langkah itu menjadi perlu di tengah maraknya kasus pemerkosaan atau pelecehan yang dilakukan guru ngaji kepada santri.

Read More

Menurutnya, Kemenag bisa meminimalisir terjadinya kasus tersebut dengan melimpahkan tugas pengawasan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai instansi terkecil Kemenag yang ada di tingkat kecamatan.

“Kementerian Agama mungkin keluarkan regulasi tentang perlunya pengajian-pengajian yang non formal itu agar terdaftar di kementerian tingkat kecamatan ataupun tingkat kabupaten, atau KUA,” kata Dadang kepada Populis.id, Rabu (20/4/2022).

Hal tersebut disampaikan Dadang merespon adanya kasus sodomi yang dilakukan oleh guru ngaji di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pelaku yang berinisial SN (33) itu telah melakukan pencabulan terhadap 15 santri laki-laki dengan usia di bawah umur.

Dadang berharap, dengan adanya pendataan, guru yang membuka kelas-kelas pengajian di lingkungan warga bisa lebih tersaring dengan background yang lebih jelas.

Tidak hanya itu, ia juga meminta kepada orang tua untuk selalu memperhatikan pola sikap anak. Menurutnya, orang tua tidak bisa melepas tanggung jawab walaupun sudah menyerahkan anak pada guru ngaji terdekat.

“Kita harus mencurigai kalau pengajian sendiri-sendiri, anak itu biasanya berubah kalau telah terjadi itu, orang tua harus betul-betul peka dalam hal ini,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga juga telah mengecam keras kasus sodomi tersebut. Ia mendorong agar pelaku yang merupakan seorang guru ngaji itu dihukum berat sesuai dengan UU 17 Tahun 2016.

“Kekerasan seksual yang dilakukan guru ngaji sangat keji dan tidak bisa ditolerir. KemenPPPA berharap kasus ini dapat dituntaskan dan hukum ditegakkan agar korban mendapatkan keadilan,” tegas Menteri PPPA, dalam keterangannya, Minggu (17/4/2022).

Related posts