Media Ghatering, JKN-KIS BPJS Kesehatan Padang Panjang Mencapai Angka 98,43 Persen

  • Whatsapp

MINANGKABAUNEWS.COM,PADANG PANJANG – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Padang Panjang Cabang Bukittinggi kepada Rekan media liputan Kota Padang Panjang. Jumat (14/6/2024).

Yusneli Kepala BPJS Kota Padang Panjang cabang Bukittinggi menyatakan, Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) telah mencapai 98,43 % dari total penduduk kurang lebih 63 ribu jiwa.

“Kepesertaan JKN-KIS terus meningkat dari tahun ke tahun sampai dengan 1 Juni 2024 tercatat cakupan perlindungan kepesertaan program JKN-KIS telah mencapai 61.748 jiwa atau 98,43% dari total
penduduk,” katanya.

Angka 98,43 persen itu setara 61.748 jiwa dari total jumlah penduduk Kota Padang Panjang pada semester II tahun 2023 berjumlah 62.731 jiwa ujar Yusneli saat menjadi pemateri dalam kegiatan Media Gathering yang diadakan oleh BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi itu

Dalam kesempatan itu , Yusneli merinci dari 61.748 jiwa peserta JKN Kota Padang Panjang, sebanyak 27.468 jiwa merupakan penerima bantuan iuran (PBI) APBN, yaitu masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui APBN.
Kemudian, 12.015 jiwa pekerja penerima upah pegawai negeri (PPU PN,), yang terdiri dari PNS, TNI/ POLRI, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang iurannya di biayai oleh pemberi kerja dan peserta yang bersangkutan.

Lalu, 5.882 jiwa PPU Badan Usaha (BU), adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima Gaji atau Upah pada suatu Badan Usaha.
Berikutnya, 3.960 jiwa Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.

Seterusnya , 2.693 jiwa Bukan Pekerja (BP), adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU, PBI Jaminan Kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.Dan 19.730 jiwa PBPU Pemda.
“Jadi grand total kepesertaan JKN Padang Panjang adalah 61.748 jiwa setara 98,43 Persen dari total jumlah penduduk Padang Panjang sebanyak 62.731 jiwa,” terangnya.

Namun dari total 61748 jiwa peserta JKN Kota Padang Panjang itu, tidak semuanya aktif, yang aktif berjumlah 56321 jiwa atau 89, 79 persen dari total jumlah penduduk Kota Padang Panjang pada semester II 2023 sebanyak 62731 jiwa,” terangnya.

Mengenai pendapatan BPJS dari iuran ,Ia mengatakan realisasi pendapatan iuran dan beban pelayanan kesehatan pada BPJS Kota Padang Panjang Cabang Bukittinggi periode Januari – Februari 2024 yakni pendapatan Rp 4, 1 M, dan biaya pelayanan kesehatan Rp 13, 6 M lebih.
Kalau bicara ekonomi tentu tak cocok besar pasak daripada tiang “Artinya pengeluaran biaya pelayanan kesehatan lebih banyak dari iuran BPJS kesehatan yang masuk,” imbuhnya.

Tak hanya itu ,kata Yusneli juga menyampaikan kuota jaminan kesehatan sabiduak sadayung (JKSS) Kota Padang Panjang untuk tahun 2024 sejumlah 8.839 jiwa dan yang sudah terdaftar 7.943 jiwa sampai 1 Juni 2024 . Terdapat GAP sebesar 896 jiwa.Sedangkan kuota jaminan kesehatan masyarakat padang panjang (JKMPP) tahun 2024 sejumlah 14.000 jiwa dan sudah terdaftar 10587 jiwa sampai 1 Juni 2024. Terdapat GAP sebesar 3.413 jiwa.

“Kita dari BPJS Kesehatan Kota Padang Panjang akan terus berusaha meningkatkan kepesertaan JKN dengan berbagai instrumen yang telah ditetapkan BPJS Kesehatan,”

Dia mengatakan pihaknya juga berupaya menggenjot transformasi digital demi meningkatkan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat.
Ia mengatakan melalui Aplikasi Mobile JKN misalnya, yang membantu peserta untuk mengakses informasi dan layanan kesehatan dengan lebih efisien dan efektif, meminimalkan birokrasi yang tidak perlu dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan peserta JKN.

“Yang menarik lagi, kini peserta JKN tidak perlu antre di fasilitas kesehatan karena hal tersebut dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja melalui fitur antrian online yang terdapat pada Aplikasi Mobile JKN.
Bahkan ada juga i-Care JKN yang dapat memfasilitasi peserta JKN dan dokter untuk mengakses riwayat kunjungan peserta JKN dalam kurun waktu 12 bulan terakhir, sehingga peserta tersebut dapat dilayani lebih cepat dan tepat oleh dokter,” katanya.

Kepala Dinas, Kesehatan Kota Padang Panjang, dr. Faizah yang tampil sebagai pemateri kedua pada Media Gathering itu, penyampaiannya dengan materi kepesertaan JKN Kota Padang Panjang, antara lain menyampaikan tentang sejarah JKN di Kota Padang Panjang.

Dikatakannya, sejarah JKN di Kota Padang Panjang dimulai pada 2014 , saat itu program Wali Kota diberi nama Askom bekerja sama dengan PT. Askes.
Kemudian pada 2017 sesuai perda nomor 3 tahun 2017 tentang JKMPP, dengan APBD murni Kota Padang Panjang.
“Selama bergulirnya program JKN, Kota Padang Panjang berhasil mencapai universal healt coverage (UHC) 5 (lima) tahun berturut-turut,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan, untuk kelancaran jalannya program JKN di Kota Padang Panjang khususnya tiga tahun terakhir Pemko Padang Panjang menganggarkan anggaran JKN yang nilainya meningkat dari tahun ke tahun.

Tahun 2022 dianggarkan sebesar 8, 9 M, kemudian tahun 2023 naik menjadi Rp 9, 4 M, dan tahun 2024 naik lagi menjadi sebesar Rp 9,7 M. terangnya. (Edi Fatra).

Related posts