MINANGKABAUNEWS.com, PADANG – Wajah Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, tampak serius saat melangkah memasuki Posko Terpadu Penanggulangan Darurat Bencana di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Minggu (7/12/2025). Di tangannya, sebuah tablet menampilkan deretan angka yang menyimpan kisah kelam dari bencana hidrometeorologi yang baru saja melanda provinsi ini.
Angka-angka itu bukan sekadar statistik. Mereka adalah nyawa, keluarga, harapan yang hancur dalam sekejap.
247.402 jiwa terdampak. 228 orang meninggal dunia. 98 orang hilang entah terperangkap reruntuhan, terseret arus, atau terkubur tanah longsor. 112 orang luka-luka. Dan 20.604 orang kehilangan rumah, kini mengungsi di tempat-tempat darurat.
“Besok, masa status tanggap darurat akan berakhir,” ujar Gubernur Mahyeldi dengan nada yang terukur namun penuh keseriusan. “Kesahihan data ini sangat penting, karena akan menjadi dasar pengambilan kebijakan selanjutnya.”
Ia datang bukan hanya untuk memantau. Ia datang untuk memastikan—memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tepat, cepat, dan menyentuh mereka yang paling membutuhkan.
Di sampingnya, berdiri kokoh Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol, Mayjen TNI Arief Gajah Mada, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Arry Yuswandi, Kepala Pelaksana BPBD Sumbar Era Sukma Munaf, serta jajaran perangkat daerah lainnya. Mereka semua berkumpul dengan satu tujuan: menyelamatkan, memulihkan, dan mencegah bencana serupa terulang.
“Kami memastikan seluruh unsur pemerintah daerah bergerak cepat,” tegas Mahyeldi. “Penanganan darurat harus diprioritaskan: evakuasi korban, pembukaan akses jalan yang terputus, serta distribusi logistik ke titik-titik pengungsian.”
Namun, di balik kecepatan respons, Gubernur Mahyeldi sadar betul bahwa penanganan darurat saja tidak cukup. Bencana ini bukan yang pertama, dan jika tidak ada langkah pencegahan jangka panjang, bencana serupa akan terus berulang.
Dan di sinilah strategi mitigasi jangka panjang mulai dibicarakan dengan serius.
Siapa sangka, jawaban dari ancaman bencana ini justru datang dari tanaman yang sudah akrab dengan masyarakat Sumbar sejak ratusan tahun lalu: bambu.
Sembilan bulan sebelum bencana ini terjadi, Pemerintah Provinsi Sumbar sudah memulai program penanaman bambu di hutan-hutan produktif yang berpotensi rawan longsor. Bukan tanpa alasan—bambu memiliki sistem perakaran yang kuat, mampu mencengkeram tanah dengan erat, dan terbukti efektif menahan aliran air saat curah hujan tinggi.
“Ini sejalan dengan pepatah Minang: *bagaikan aur dengan tebing*,” ujar Gubernur Mahyeldi dengan penuh makna. “Akar bambu mencengkeram tebing agar tidak longsor, sementara tebing menopang bambu agar tumbuh tegak. Keduanya saling membutuhkan, saling menguatkan.”
Pepatah itu bukan hanya filosofi. Itu adalah strategi nyata yang kini sedang dijalankan di lapangan.
Dalam kunjungan simbolisnya, Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol, Mayjen TNI Arief Gajah Mada, menyerahkan empat batang pohon bambu kepada Pemprov Sumbar. Empat batang itu melambangkan empat pilar: Energi, Edukasi, Efisiensi, dan Ekonomi serta komitmen sinergi TNI dengan pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan.
“Bambu tumbuh cepat, kokoh, lentur saat diterpa angin, serta memiliki akar kuat yang mampu beradaptasi dengan lingkungan,” kata Mayjen Arief. “Kami hanya melanjutkan. Salut untuk Gubernur Sumbar yang sudah memulai lebih dulu.”
Selain penanaman bambu, Pemprov Sumbar juga telah mengidentifikasi ratusan titik rawan longsor di berbagai daerah. Di titik-titik tersebut, pemerintah melarang keras masyarakat untuk mendirikan bangunan atau permukiman baru.
“Kami tidak ingin ada lagi korban yang berjatuhan karena kesalahan yang sama,” tegas Mahyeldi.
Namun, tantangan terbesar bukan hanya soal kebijakan, melainkan kesadaran masyarakat. Masih banyak warga yang tinggal di zona merah, baik karena ketidaktahuan, keterbatasan ekonomi, atau bahkan keterikatan emosional dengan tanah leluhur mereka.
Gubernur Mahyeldi menegaskan, penanggulangan bencana tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Ini adalah tanggung jawab bersama—pemerintah, TNI, Polri, instansi terkait, relawan, hingga masyarakat sipil.
“Kami meminta seluruh pihak tetap siaga, menjaga komunikasi, dan mematuhi arahan petugas di lapangan,” ujarnya. “Dan yang tak kalah penting: jangan mudah terpengaruh oleh isu-isu yang tidak jelas sumber informasinya.”
Hoaks dan informasi menyesatkan di tengah bencana bisa memperburuk situasi, memicu kepanikan, bahkan menghambat proses evakuasi.
Meski status tanggap darurat akan segera berakhir, Mahyeldi menegaskan bahwa upaya pemulihan dan rekonstruksi baru saja dimulai. Ribuan rumah rusak, infrastruktur hancur, trauma psikologis korban—semua itu membutuhkan waktu, sumber daya, dan kesabaran.
“Kami akan terus memantau, mendampingi, dan memastikan tidak ada satu pun warga yang tertinggal dalam proses pemulihan ini,” janjinya.
Hingga kini, tim gabungan masih melakukan pemantauan dan pendataan kerusakan secara menyeluruh, sembari memastikan kebutuhan dasar warga terdampak—makanan, air bersih, tempat tinggal sementara, dan layanan kesehatan—terpenuhi dengan baik.
Data mungkin dingin. Tapi di balik setiap angka, ada cerita, ada air mata, ada kehidupan yang harus diselamatkan. Dan Gubernur Mahyeldi, bersama seluruh elemen masyarakat, bertekad untuk memastikan tidak ada lagi yang jatuh korban.
