Menilik Urgensi Pengisian Jabatan Wakil Wali Kota Padang Periode 2019-2024 yang Disodorkan Parpol Pengusung dan Disetujui Kepala Daerah

Oleh: Nurrahmat, SH, S. Kom, Wartawan Utama

Kabar mengejutkan datang dari pengusung pasangan calon Mahyedi-Hendri Septa pada pilkada 2019 lalu yang memenangkan pasangan Mahyeldi- Hendri Septa yang resmi dilantik oleh Gubernur Irwan Prayitno pada 13 Mei 2019.
Dinamika politik terus bergulir di mana Wali Kota Padang, Mahyeldi memilih jadi peserta pilgub 9 Desember 2020, yang kemudian memenangkan dirinya (Mahyeldi) bersama Audy yang dilantik presiden Jokowi pada 25 Februari 2021 lalu. Maka dengan sendirinya terjadilah kekosongan jabatan Walikota. Maka supaya tidak terjadi kekosongan jabatan Wali Kota Hendri Septa yang waktu itu Wakil Wako diangkat jadi Wali Kota  yang dilantik Gubernur Mahyeldi atas nama Mendagri dua bulan sesudah itu tepatnya 7 April 2021.

Hingga saat ini wacana pengisian jabatan Wakil Wali Kota Padang terus bergulir di kubu pengusung PKS dan PAN, Dinamika politik terus bergulir di mana PAN menyodorkan sejumlah nama 4 bulan sesudah pelantikan. Dan baru-baru ini tiba-tiba DPD PKS resmi menyodorkan Anggota DPRD Sijunjung Hendri Susanto dalam sebuah konferensi pers di Kantor DPD PKS Padang, Selasa, (11/10/2022). Di mana PKS menytakan berdasarkan regulasi dan aturan yang ada serta merujuk SK DPP PKS nomor: 288/SKEP-PKS/2022, maka DPD PKS Kota Padang telah memasukan surat nomor: 135/K/AC.11-PKS/1444, tanggal 8 Oktober 2022 kepada Walikota Padang perihal pengusulan nama bakal calon pergantian antar waktu Wakil Walikota Padang sisa masa jabatan tahun 2022-2024.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diatur mengenai Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
Penafsiran dari pasal 26 ayat (7) UU No. 12 Tahun 2008 tersebut bisa ditafsirkan, yaitu: Kepala Daerah “dapat” mengusulkan calon Wakil Kepala Daerah atau Kepala Daerah “harus” mengusulkan calon Wakil Kepala Daerah untuk diajukan kepada Rapat Paripurna DPRD. Hal tersebut tidak diatur lebih lanjut dalam penjelasan UU No. 12 Tahun 2008 maupun peraturan pelaksana lainnya. Hal yang sama juga terjadi pada Pasal 131 ayat (2d) PP No. 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga dari PP No. 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masih belum jelas dan masih menimbulkan multitafsir.

Hingga sampai saat ini, peraturan perundang-undangan yang bersifat petunjuk tertulis ataupun yang bersifat petunjuk pelaksana mengenai pengisian kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota) masih belum ada.

Sejauh Mana Urgensi Pengisian Jabatan Wakil Wali Kota dalam Membantu Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah?

Walikota mengajukan 2 (dua) orang calon Wakil Walikota untuk dipilih dalam Rapat Paripurna DPRD sesuai dengan pasal 26 ayat (7) Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Mekanisme untuk mendapatkan 2 (dua) orang calon Wakil Kepala Daerah tersebut dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu melalui Penunjukan langsung oleh Kepala Daerah; Atau Dengan cara proses penyaringan/pendaftaran calon Wakil Kepala Daerah yang dibantu oleh masing-masing tim seleksi Internal dari Walikota.
Baik melalui penunjukan langsung maupun penyaringan melalui pendaftaran, maka Wali Kota harus memilih 2 (dua) orang calon Wakil Wali Kota sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 58 UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008 tentang Persyaratan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Wali Kota memberikan 2 (dua) nama calon Wakil Wali Kota kepada DPRD Kota. Selanjutnya, persyaratan administrasi 2 (dua) orang calon Wakil Wali Kota tersebut dilakukan Verifikasi (sesuai dengan Pasal 42A PP Nomor 49 Tahun 2008 yang didukung dengan Peraturan DPRD Kota tentang Tata Tertib Pemilihan Wakil Walikota. Verifikasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:
Pimpinan DPRD Kota meminta bantuan kepada KPU Kota; dan/atau Dengan membentuk Panitia Pemilihan (Panlih) yang bersifat sementara (adhoc) yang berasal dari anggota DPRD yang pembentukannya dengan Keputusan DPRD. Peran serta keterlibatan KPU Kota untuk duduk dalam tim verifikasi hanya sebatas memberikan pertimbangan dan penilaian, tanpa memberikan keputusan akhir.

Setelah dilakukan verifikasi dan memenuhi persyaratan, maka Rapat Paripurna DPRD Kota melalui Pimpinan DPRD Kota menetapkan 2 (dua) calon Wakil Walikota terpilih sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan untuk selanjutnya dipilih dalam Rapat Paripurna DPRD.
Pelaksanaan Pemilihan Wakil Wali Kota Padang dilakukan oleh Anggota DPRD yang hadir dan telah mencapai qourum dalam Rapat Paripurna DPRD dengan memperhatikan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Pemilihan Wakil Kepala Daerah Sisa Masa Jabatan Periode 2019-2024.

Dalam proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Walikota dilakukan melalui langkah koordinasi dan konsultasi antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Walikota dan juga DPRD Kota baik dalam proses pengisian kekosongan jabatan serta dalam proses penyusunan Tata Tertib Pemilihan DPRD dengan memperhatikan aspirasi publik/masyarakat luas.

Urgensi Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah dalam membantu Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Mengingat Jabatan Wakil Kepala Daerah itu tidak “tersurat” dalam UUD 1945, maka terkesan jabatan tersebut sifatnya “fakultatif”. Sehingga muncul permasalahan berkaitan dengan jabatan Wakil Kepala Daerah, diantaranya yaitu: pemilihan langsung melalui pemilu ataupun pemilihan tidak langsung melalui DPRD karena keduanya demokratis.

Apakah jabatan Wakil Kepala Daerah itu sebaiknya diisi atau tidak?

Bila jabatan itu akan diisi, maka apakah :
Dilakukan melalui pemilihan umum langsung, baik secara berpasangan (seperti pada UU No. 32 Tahun 2004), maupun secara terpisah; Dipilih melalui DPRD, baik secara berpasangan (seperti pada UU No. 22 Tahun 1999), maupun secara terpisah (seperti UU No. 18 Tahun 1965 dan UU No. 5 Tahun 1974).
Diusulkan oleh Wali Kota dengan persetujuan DPRD Padang kepada Menteri Dalam Negeri yang kemudian diangkat oleh Menteri Dalam Negeri.

Dengan demikian, apabila ditelaah lebih lanjut pengaturannya dalam UU No. 32 Tahun 2004, terkesan berlebihan jika dilihat dari segi teknik perundang-undangan. Menurut Pasal 24 ayat (5), dikatakan bahwa: “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan”. Namun, berdasarkan Pasal 56 ayat (1), “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis”.

Ketentuan pasal 56 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, terbuka kemungkinan pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah dilakukan secara tidak langsung/melalui DPRD. Mungkin pembentuk UU No. 32 Tahun 2004, di satu sisi akan melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 (dipilih secara demokratis). Di sisi lain mungkin juga terinspirasi oleh Pasal 6A ayat (1) UUD 1945, “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan calon secara langsung oleh rakyat”.

Bila memilih cara pengisian jabatan Wakil Wali Kota melalui “Pengusulan” dari Wali Kota kepada kepada Menteri Dalam Negeri bagi Wakil Walikota dengan persetujuan DPRD, maka dalam hal ini peran DPRD hanya sekedar memberikan persetujuan tanpa melalui pemilihan kepada calon Wakil Kepala Daerah yang diajukan oleh Kepala Daerah, yang selanjutnya akan disampaikan ke tingkat yang lebih atas. Cara pengisian jabatan seperti ini, hampir sama dengan yang pernah dilaksanakan pada masa UU No. 18 Tahun 1965 (pasal 12 dan 13).

Ada 2 (dua) opsi untuk pengisian jabatan Wakil Wali Kota, yaitu: Pertama dengan cara diusulkan oleh Wali Kota kepada Presiden (untuk Wakil Gubernur) atau diangkat oleh Presiden dari kalangan Pegawai Negeri Sipil. Kedua dengan cara diusulkan oleh Kepala Daerah kepada Mendagri (untuk Wakil Bupati/Wakil Walikota) atau diangkat oleh Mendagri dari kalangan Pegawai Negeri Sipil. Namun, apabila Provinsi ditempatkan sebagai daerah otonomi penuh, maka pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, sebaiknya dipilih langsung oleh rakyat atau melalui DPRD. Untuk jabatan Bupati/Walikota beserta Wakil Bupati/Wakil Walikota tetap dipilih langsung oleh rakyat secara berpasangan.

Perubahan Kedua UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di tahun 2008 salah satunya membenahi yang berkaitan dengan kedudukan Wakil Kepala Daerah. Ada beberapa pilihan (choice) arah kebijakan perbaikan untuk menyelesaikan persoalan tersebut:
Dengan menggunakan model tersebut, Kepala Daerah terpilih menentukan dua calon Wakil Wali Kota yang berasal dari partai politik dan/atau birokrat dan/atau perseorangan yang memiliki kapasitas dan kemampuan dalam rangka membantu Wali Kota selama menjalankan pemerintahan daerah. Selanjutnya disodorkan nama-nama tersebut ke DPRD untuk dipilih dalam sidang paripurna. Lantas kemudian diusulkan untuk dilantik secara bersama-sama.

Dengan adanya jabatan Wakil Wali Kota membuka peluang adanya proses kaderisasi bagi calon Kepala Daerah di masa mendatang, karena selama ini kaderisasi pimpinan daerah relatif terbatas, sehingga banyak Kepala Daerah dan Wakil Wali Kota yang muncul secara mendadak tanpa latar belakang pengalaman di bidang pemerintahan yang relatif memadai. Padahal dalam era desentralisasi sekarang ini, posisi Wali Kota sangat strategis dalam menentukan kemajuan daerah, yang akan memberi kontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara.

Menurut Penulis, urgensi pengisian jabatan Wakil Wali Kota dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan landasan pemikiran teori tentang teori jabatan dan teori wakil serta landasan pemikiran dari Kuntana Magnar yang penulis kutip sebelumnya itu sebagai pendukung pentingnya eksistensi jabatan Wakil Kepala Daerah di Indonesia khususnya di Kota Padang agar tidak terjadi kekosongan jabatan.

Related posts