MINANGKABAUNEWS.COM, JAKARTA — Ketua PP Muhammadiyah, Buya Anwar Abbas mengungkapkan adapun titik lemah Muhammadiyah di bidang ekonomi dan bisnis.
“Kalau bicara tentang Muhammadiyah ada dua pilar yang menonjol yaitu dunia pendidikan dan pelayanan sosial, namun kurangnya di bidang ekonomi dan bisnis,” tutur Buya dalam pengantar Pengajian Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan tema “Industri dan Wisata Halal: Tantangan, Peluang, dan Pengembangan”, melalui Zoom Cloud Meetings dan YouTube Jumat (11/2/2022).
Dua pilar ini, sambungnya, adalah sama-sama bersifat nirlaba. Jadi tidak berorintasi kepada profit (untung). Bukan berarti tidak mencari provit, tetapi seandaiya mencari profit maka profitnya tidak bisa dibagi.
Hasil dari profit dipergunakan untuk kepentingan pengembangan dunia pendidikan tersebut atau untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan sosial yang kita laksanakan.
Anwar Abbas berharap organisasi Muhammadiyah ini bisa berbuat lebih banyak lagi dan salah satu titik lemah umat Islam, termasuk Muhammadiyah, yakni dalam bidang ekonomi dan bisnis.
“Alhamdulillah, dalam Muktamar Ke-47 di Makassar 2015, kita telah berazam dan bertekad untuk membangun pilar ketiga yaitu pilar ekonomi dan bisnis,” ujarnya.
“Usaha serta upaya kita untuk mengembangkan pilar ketiga ini, secara serius sudah kita mulai sejak tahun yang lalu, tetapi sampai hari ini hasilnya masih belum sesuai yang kita harapkan,” tambahnya.
Tetapi, sambungnya, bukan berarti tidak ada kemajuan yang kita diperoleh. “Ada kemajuan yang kita peroleh,” kata Anwar Abbas. Dia melihat bagaimana lahirnya suasana kesadaran bersama tentang arti pentingnya memacu bidang ekonomi dan bisnis. Dan itu sudah tampak meningkat.
Anwar Abbas menjelaskan, masalah yang kita hadapi untuk bisa maju dalam bidang ekonomi dan bisnis ini, adalah sumber manusia yang kita miliki belum mendukung. “Terutama dalam persepektif mentaliti kita,” ujarnya.
“Mentaliti yang sangat dominan di kalangan kita adalah empoli mentaliti yaitu mentalitas sebagai karyawan atau pegawai. Dan ini bisa kita perlihatkan di beberapa daerah setelah ditanya satu persatu siapa pengurusnya, ternyata umumnya pegawai negeri atau karyawan, sedikit sekali pengusaha,” tutupnya.
