MINANGKABAUNEWS.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, dengan tegas membantah anggapan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bentuk pelanggaran HAM. Menurutnya, justru sebaliknya: MBG adalah langkah strategis negara dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat, terutama bagi mereka yang paling membutuhkan.
Pigai menyampaikan bahwa program ini adalah bagian dari proses pembangunan berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, dan pendidikan. Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, ia menekankan bahwa MBG merupakan upaya nyata mewujudkan hak atas pangan dan kesehatan yang diakui dalam berbagai instrumen HAM internasional.
“MBG itu dalam konteks HAM masih ongoing process of achieving fulfillment on human rights needs. Ini adalah proses pembangunan untuk mencapai standar HAM. Jadi, tidak boleh disebut sebagai pelanggaran HAM,” ujar Pigai dengan tegas.
Ia pun mengingatkan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan program memang diperlukan, namun harus ditempatkan dalam kerangka perbaikan tata kelola, bukan serta-merta dianggap sebagai kesalahan sistem. “Jangan ujug-ujug sebut pelanggaran HAM. Tidak paham prinsip HAM kalau asal ucap seperti itu,” tambahnya.
Menariknya, Pigai juga mengaitkan MBG dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) 2030. Menurutnya, program ini sejalan dengan agenda global dalam pengurangan kemiskinan, kesetaraan sosial, dan pemberdayaan kelompok rentan. Bahkan, MBG secara khusus menyasar mereka yang paling tertinggal, termasuk kaum muda dan komunitas terpinggirkan, untuk memastikan tidak ada yang luput dari akses kebutuhan dasar.
“Program ini secara sengaja berfokus pada mereka yang paling tertinggal terlebih dahulu, berupaya menuju pemberdayaan dan inklusif bagi kaum muda, dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan,” jelasnya.
Kritik dan masukan dari berbagai pihak, termasuk Komnas HAM yang merekomendasikan evaluasi tata kelola, pengawasan, hingga perlindungan pekerja, justru disambut baik oleh Pigai. Baginya, semua itu adalah bagian dari penyempurnaan agar MBG semakin efektif dan tepat sasaran.
Dengan semangat pembangunan berbasis HAM, Pigai optimis bahwa MBG bukan hanya sekadar program makan siang gratis, tetapi gerakan besar negara untuk memastikan hak setiap warga negara terpenuhi—tanpa kecuali. Sebuah komitmen yang patut diapresiasi dan didukung bersama. (ANTARA)
