Merusak Marwah Legislatif, PMM: Ketua DPRD Sumbar Harus Mengundurkan Diri

  • Whatsapp
Fikri Haldi (Foto. Dok. Istimewa)

MINANGKABAUNEWS.COM — Dari polemik pembelian mobil dinas baru Gubernur dan Wakil Gubernur, kini Sumatra Barat (Sumbar) dihebohkan dengan perkara renovasi rumah dinas DPRD Provinsi Sumbar yang memakan biaya senilai Rp 7,360 Milliar di tengah Pandemi Covid-19.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Pergerakan Milenial Minang (PMM) Fikri Haldi mengatakan dengan dilakukannya renovasi rumah dinas Ketua DRPD Sumbar saat pandemi Covid-19 bukan waktu yang tepat.

Read More

“Kita tau meskipun ketua DPRD tidak melanggar regulasi yang ada, ketua DPRD sudah melakukan kesalahan yang besar, dimana hilangnya rasa empati dan kepekaan melihat situasi yang terjadi pada saat ini,” ujarnya, Sabtu (21/8/2021).

Pada setuasi pandemi Covid-19 dan pemberlakuan PPKM oleh pemerintah saat ini, Fikri mengatakan ketua DPRD Sumbar seharusnya mengutamakan kepentingan masyarakat bukan malahan merenovasi rumah dinas.

“DPRD Sumbar harusnya menyuarakan kepentingan masyarakat Sumbar yang ada di berbagai Kabupaten/Kota dimana saat ini keadaan masyarakat sangat sulit di tengah Pandemi Covid-19 ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah melanjutkan PPKM yang berjilid-jilid, membuat masyarakat semakin sulit,” ucapnya.

Fikri menilai renovasi rumah dinas yang dilakukan Ketua DPRD Sumbar ini merusak marwah legislatif itu sendiri. Ia juga menilai Ketua DPRD Sumbar tidak layak memimpin lembaga yang menjadi representatif masyarakat itu.

“Ini sungguh lebih keterlaluan, keputusan merenovasi rumah dinas yang memakan anggran yang cukup besar di tengah Pandemi Covid-19 merusak marwah legislatif sendiri yang mana DPRD sebagai representasi masyarakat, ketua DPRD tidak layak memimpin lembaga yang menjadi representatif masyarakat Sumbar, dan seharusnya ketua DPRD mengundurkan diri, dan tidak cukup hanya dengan meminta maaf,” tuturnya.

lebih lanjut, Menurut Fikri kebijakan legislatif dan eksekutif hari ini harus mengedepankan “sense of crisis” yang setiap kebijakan harus melihat kepekaan dalam menghadapi krisis yang diakibatkan pandemi Covid-19.

“Seluruh Bupati dan Walikota maupun Ketua DPRD ditingkat Kabupaten/Kota dan provinsi, harus memiliki kepekaan, kewaspadaan, dan kesiapsiagaan yang telah direncanakan sebaik mungkin dalam menghadapi krisis, setiap kebijakan harus tepat sasaran dan tidak bertele-tele pada sebuah keputusan dilandaskan prinsip kemanusiaan dan saling menghargai,” ucapnya.

Related posts