Minta Keppres 2/2022 Direvisi, Fadli Zon Utarakan Andil Soeharto dan PDRI dalam Sejarah Serangan Umum 1 Maret

Politikus Gerindra, Fadli Zon, didampingi Ketua DPRD 50 Kota, Deni Asra, ketika berkunjung ke kampung halamannya di Rumah Sawiyah Lubuak Batingkok, Limapuluh Kota, Kamis (17/3). (Foto: Aking/MKN)

MINANGKABAUNEWS.COM, LIMAPULUH KOTA – Anggota Komisi I DPR RI yang merupakan politikus Partai Gerindra, Fadli Zon, meminta Presiden Jokowi dapat merevisi kembali Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 02 Tahun 2022 tentang Hari Penegakkan Kedaulatan Negara.

Karena, menurutnya, Keppres 2/2022 tersebut mempunyai beberapa kekeliruan yang cukup fatal terhadap fakta sejarah Bangsa Indonesia, terutama pada poin pertimbangan.

Read More

“Salah satunya, tidak dicantumkannya PDRI dan nama Letkol Soeharto ketika itu Komandan Brigade X/Wehrkreis III pelaksana dari operasi serangan umum 1 Maret 1949,” kata Fadli Zon ketika berdiskusi dengan wartawan di Rumah Sawiyah, Nagari Lubuakbatingkok, Kecamatan Harau, Limapuluh Kota, Kamis (17/3).

Dia mengutarakan, sesuai fakta sejarah, pelaksanaan dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 itu terjadi pada masa Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau dikenal PDRI. Pemerintahan itu dipimpin oleh Mr Syafruddin Prawiranegara yang kala itu menjabat menteri Kemakmuran.

Mr Syafruddin, jelas Fadli Zon, pada masa itu ditunjuk dan diberi mandat oleh Soekarno-Hatta. Dia diperintahkan meneruskan pemerintahan darurat (emergency government) di Sumatera Tengah tepatnya di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat.

Tak lama kemudian, PDRI dideklarasikan di Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota tepatnya pada 22 Desember 1948. Pemerintahan tersebut, menurut Fadli, adalah pemerintahan resmi yang berlangsung hingga tanggal 13 Juli 1949 (sekira 6 bulan).

Pada kasus serangan umum 1 Maret pemerintahan yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta sudah tidak lagi menjadi pemerintah resmi karena mereka tengah diasingkan oleh tentara Belanda ke Brastagi (Sumut), Prapat hingga ke Pulau Bangka.

“Saya sudah baca Keppresnya. Kesalahan dalam keppres itu, karena tidak menulis tentang PDRI dan Soeharto. Dimana di dalam Keppres, serangan umum digerakkan oleh Soekarno-Hatta. Padahal, Soekarno-Hatta tidak memiliki andil sama sekali dalam serangan umum 1 Maret 1949,” tegas Fadli Zon.

Menurutnya, dari fakta sejarah serangan-serangan militer sebenarnya sudah ada sebelum serangan umum 1 Maret 1949. Namun, pada masa itu militer Indonesia sengaja membuat serangan besar-besaran yang disebut Serangan Umum.

Berita-berita tentang Serangan Umum, dimaksudkan untuk memberi tahu wakil-wakil Indonesia yang ada di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), agar terus membuat pernyataan bahwa pemerintahan Indonesia masih ada.

Para wakil Indonesia itu antara lain LN Palar, Sujatmoko, Sudarko, Sumitro Joyohadikusumo hingga Charles Tambo. Kala itu, ia menjelaskan, pemerintah darurat (PDRI) terus dikejar-kejar oleh Belanda, karena menjadi alasan bahwa negara Indonesia masih ada.

Dimana, pada masa itu perjuangan gerilya terjadi di Jawa maupun di Sumatera. Di Pulau Jawa dilakukan melalui radio Playon, sedangkan di Sumatera melalui zender-zender AURI yang dikirim ke Sumatera Utara, melalui Radio Rimba Raya sampai ke India, kemudian direlay lagi ke New York (AS).

“Sehingga, komunikasi antara Jawa-Sumatera waktu itu juga melalui Radio. Panglima Besar Jendral Soedirman waktu itu juga tunduk kepada PDRI. Bahkan, ada radiogram-radiogram dari Panglima TNI Jendral Soedirman kepada PDRI, karena sudah diberi mandat,” kata Doktor Sejarah Universitas Indonesia (UI) tersebut.

Menurutnya, langkah yang perlu diambil oleh pemerintah saat ini yakni dengan melalukan revisi Keppres. Karena jika tidak dilakukan, maka nanti akan terjadi kesalahpahaman sejarah dan juga dianggap kurangnya pengakuan terhadap daerah-daerah lain.

“Orang yang tidak berjuang dalam konteks peristiwa itu, dalam hal ini Soekarno-Hatta dikatakan yang menggerakkan dan menyetujui. Padahal itu tidak ada sama sekali. Namun, orang yang benar-benar berjuang tidak disebutkan, seperti halnya PDRI dan Soeharto,” sebutnya.

Dia kembali menegaskan, bahwa PDRI dideklarasikan di Halaban 3 hari setelah pendudukan Maguwo dalam agresi militer Belanda II. Tanggal 29 Desember 1948 atau tepatnya 5 hari setelah itu, PDRI sudah melakukan serangan terhadap Belanda.

“Adapun LN Palar ditugaskan untuk membuat pernyataan-pernyataan bahwa kita masih ada. Jadi, kalau ada yang mengatakan PDRI lahir dua bulan setelah serangan umum, itu orang yang kurang baca sejarah, dan itu upaya membelokkan sejarah,” tandas Fadli.

Begitu pula terhadap pembangunan monumen nasional PDRI di Koto Tinggi Limapuluh Kota, Fadli justru berharap pemerintah bisa terus melanjutkan. Namun, yang terpenting adalah upaya penulisan sejarah, agar tidak dibelokkan atau dihilangkan.

“Karena Keppres itu nanti bisa menjadi acuan dan reverensi bagi kalangan akademisi misalnya dalam membuat skripsi, tesis atau disertasi di kampus-kampus atau perguruan tinggi,” sebutnya.

Adapun, Ketua DPRD Limapuluh Kota, Sumatera Barat, Deni Asra, yang ikut mendampingi Fadli Zon siang itu, mengaku turut mendukung upaya pemerintah dalam pelurusan sejarah Bangsa Indonesia terutama PDRI. Khususnya dalam upaya pemberian edukasi dalam bidang pendidikan.

“Bagaimana pun, sejarah bangsa kita seperti PDRI merupakan cikal-bakal berkembangnya peradaban sebuah negara berdaulat, dan tentu saja ini harus tetap kita lestarikan di dalam ingatan kita, selaku anak bangsa,” imbuh Deni Asra yang juga politisi Partai Gerindra. (akg)

Related posts