MINANGKABAUNEWS.com, PADANG — Di tengah kondisi pascabencana banjir yang melanda wilayahnya pada November 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat justru mendapat tamparan berat dari sisi anggaran. Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, secara resmi mengirim surat permohonan penambahan Transfer ke Daerah (TKD) kepada Menteri Keuangan RI, yang tertanggal 2 Desember 2025.
Dalam surat bernomor 042/572/BPKAD/2025 itu, Gubernur Mahyeldi mengungkap fakta mencengangkan: alokasi dana transfer ke daerah untuk tahun anggaran 2026 mengalami penurunan signifikan. Dibandingkan 2025, angkanya turun 13,02% atau setara Rp 2,63 triliun. Bahkan jika dibandingkan dengan 2024, penurunannya mencapai 15,37% atau sekitar Rp 3,19 triliun.
“Berdasarkan proyeksi belanja pada tahun anggaran 2026 yang ada pada APBD, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat tidak memiliki ruang fiskal untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur, termasuk memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak banjir,” tulis Mahyeldi dalam surat tersebut, menggarisbawahi kondisi darurat yang dihadapi.
Surat ini secara tersirat menyoroti ketimpangan antara kebutuhan mendesak penanganan bencana dengan realitas anggaran yang justru menyusut. Bencana banjir November lalu telah menimbulkan kerusakan infrastruktur dan memukul kehidupan masyarakat. Tanpa tambahan anggaran, upaya pemulihan dan bantuan korban dikhawatirkan mandek atau bahkan tidak bisa dijalankan sama sekali.
Permohonan ini menempatkan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan, pada posisi untuk menimbang ulang alokasi anggaran. Apakah akan ada respons cepat berupa penambahan TKD, atau daerah harus berjuang sendirian dengan anggaran yang terbatas di tengah masa pemulihan bencana?
“Kami tidak lagi memiliki ruang fiskal. Alokasi transfer ke daerah turun drastis, sementara beban bencana dan pembangunan sangat berat.” ujar Mahyeldi, Gubernur Sumatera Barat.
“Tanpa tambahan anggaran, bantuan untuk korban banjir dan pemulihan infrastruktur terancam tidak bisa berjalan.” ujar Mahyeldi, Gubernur Sumatera Barat.
Gubernur Mahyeldi juga meminta perhatian dan dukungan segera dari pemerintah pusat. Kondisi darurat ini butuh solusi anggaran yang nyata.
“Dibanding tahun 2025, anggaran kami turun 13,02% atau sekitar Rp 2,6 triliun. Ini situasi yang sangat sulit di tengah tanggap darurat bencana.” tutup Mahyeldi.
