MINANGKABAUNEWS.com, PADANG – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan ikatan emosionalnya dengan Sumatra Barat berubah dari “rumah ketiga” menjadi “rumah kedua” setelah pertemuan dengan Gubernur Mahyeldi Ansharullah di Istana Gubernur, Jumat (17/10/2025). Pernyataan ini menandai penguatan kemitraan strategis antara Kementerian HAM dan pemerintah daerah.
Pertemuan yang dihadiri pejabat eselon I dan II Kementerian HAM, perwakilan Badan Intelijen Negara Daerah, serta kepala organisasi perangkat daerah itu membahas instrumen dan pemajuan Hak Asasi Manusia.
“Kehadiran Bapak Menteri merupakan simbol kemitraan strategis untuk menghidupkan, menumbuhkan, dan membudayakan nilai-nilai HAM,” ujar Gubernur Mahyeldi dalam sambutannya.
Mahyeldi menekankan komitmen daerahnya dalam mengimplementasikan prinsip P5 HAM: Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia. Ia menyebut falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” yang dianut masyarakat Minangkabau sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.
“Nilainya mencerminkan pandangan hidup yang menempatkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial sebagai landasan,” jelasnya.
Bukti nyata komitmen tersebut, menurut Mahyeldi, terlihat dari capaian nilai Aksi HAM Sumbar sebesar 85,3 pada 2024. Ia juga menyoroti peristiwa demonstrasi Agustus lalu yang berlangsung damai di daerahnya, tanpa anarkisme atau perusakan.
“Hak mahasiswa dan masyarakat menyampaikan aspirasi kami terima melalui musyawarah dan mufakat,” terangnya, mengutip pepatah Minang “duduak surang basampik-sampik, duduak basamo balapang-lapang” tentang pentingnya kebersamaan.
Untuk Aksi Bisnis dan HAM, Sumbar telah membentuk Tim Gugus Tugas dan memperoleh nilai 89,5 pada 2024. Mahyeldi berharap kolaborasi dengan dunia usaha dapat terus meningkatkan capaian ini.
Dukungan dan Kekaguman
Menteri Pigai menyambut positif pendekatan musyawarah yang digagas Gubernur Sumbar. “Kebijakan ‘duduk Basamo’ untuk mencapai mufakat ini bisa diterapkan secara nasional,” ujarnya.
Pigai kemudian mengungkapkan perubahan status Sumbar dari “rumah ketiga” menjadi “rumah kedua” dalam hidupnya, setelah Papua sebagai tanah kelahiran dan Yogyakarta sebagai tempat ia dibesarkan.
“Karena Sumbar daerah yang paling aman dan damai, jarang terdengar kekacauan dan perpecahan antar ras, suku, dan agama. Ini yang membuat saya tertarik,” ungkapnya.
Kekaguman menteri tidak berhenti di situ. Ia juga memuji kekuatan budaya dan adat istiadat setempat, serta masakan Minang yang “enak dan enak sekali.” Pigai pun mengingatkan peran orang Minang dalam merancang negara Indonesia, termasuk sebagai pencetus Pancasila.
Tugas Strategis HAM
Pigai menggarisbawahi tiga tugas pemerintah terkait HAM berdasarkan konstitusi: revitalisasi instrumen peraturan perundang-undangan HAM, perlindungan warga negara, dan pemenuhan kebutuhan warga negara.
Ia menekankan pentingnya kepala daerah membangun peradaban HAM melalui pikiran, tutur kata, dan tindakan, serta menekan sumber-sumber ketidakadilan. Pigai juga meminta jajarannya di pusat dan daerah memberikan pelayanan terbaik untuk penegakan HAM di Indonesia.
