MINANGKABAUNEWS.com, PADANG — Ratusan mahasiswa dari 13 Organisasi Kemahasiswaan (OKP) dan BEM se-Sumatera Barat membanjiri kawasan Mapolda Sumbar, Senin (29/6). Dalam aksi yang berlangsung sengit itu, orator M. Ihsan dari Sapma Pemuda Pancasila melontarkan pernyataan tegas yang mengguncang jagat maya: tuntutan pencopotan Kapolda Sumbar.
Sore itu, semangat juang membara terlihat dari balik poster-poster bertuliskan “Evaluasi Total Polda Sumbar” dan “Padang Sarang Narkoba” yang dibentangkan massa di depan Markas Kepolisian Daerah .
Puncak Kemarahan: Ketidakhadiran Kapolda
Pemicu utama gelombang demonstrasi ini adalah ketidakhadiran Kapolda Sumbar Irjen Pol. Gatot Tri Suryanta beserta jajaran direktur utama di tengah-tengah massa aksi. Ratusan mahasiswa yang telah berkumpul sejak sore hari merasa diabaikan oleh pimpinan kepolisian tertinggi di provinsi tersebut .
“Kami mengecam ketidakhadiran Kapolda Sumbar dan jajaran direktur utama yang ada di Polda Sumbar yang tidak menemui kami karena adanya ketidaksampaian waktunya yang tidak sesuai dengan kehadiran kami,” tegas M. Ihsan dalam orasinya yang menggelegar.
Kekecewaan ini bukan tanpa alasan. Koordinator lapangan Mardian Susanto menyoroti bahwa aksi ini bertepatan dengan momen penting pergantian kepemimpinan dan Sertijab Kapolda Sumbar . Namun, bukannya membuka ruang dialog, pimpinan lama justru absen tanpa kejelasan.
Serangan Tiga Sisi: Dari Narkoba hingga Tambang Ilegal
Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumbar Menggugat ini membawa “rapor merah” besar untuk Kapolda Sumbar. Setidaknya tiga isu krusial menjadi tuntutan utama yang harus segera dituntaskan :
1. Pabrik Narkoba di Kota Padang – Mahasiswa mendesak pengusutan tuntas jaringan narkoba skala besar yang pernah terungkap di ibu kota provinsi, termasuk mengungkap para aktor pelindung di baliknya .
2. Tambang Ilegal yang Merajalela – Aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) yang terus merusak lingkungan dan belum tersentuh penegakan hukum maksimal menjadi sorotan tajam .
3. Dalang di Balik BBM dan Biosolar – M. Ihsan juga menyinggung adanya aktor intelektual yang bermain di balik kelangkaan dan distribusi BBM bersubsidi di Sumbar .
“Kami mengecam kepada seluruh direktur yang ada di Polda Sumbar apabila dalam eskalasi selanjutnya tidak mau bertemu dengan kami terkait dengan adanya pabrik narkoba, tambang ilegal, dan aktor-aktor dalang di balik biosolar dan pertalite,” tegas orator tersebut.
Aksi Super Besar dan Ultimatum
M. Ihsan menyampaikan peringatan keras bahwa jika tuntutan ini tidak direspons dengan baik, gelombang aksi berikutnya akan berlipat ganda.
“Saya ingatkan, pergerakan yang hari ini akan berlipat-lipat ganda untuk memastikan bahwa Kapolda Sumbar harus dicopot atau diusir dari ranah minang,” ujarnya dengan lantang di hadapan ratusan pendukung.
Ultimatum tegas ini menjadi puncak dari eskalasi aksi yang sebelumnya sudah diwarnai dengan pembakaran ban bekas dan aksi saling dorong dengan aparat kepolisian .
Semangat Persatuan: “Mahasiswa Tak Bisa Dibodohi!”
Di tengah tensi yang memanas, orator M. Ihsan mengingatkan pentingnya persatuan dalam perjuangan rakyat. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari BEM, ojek online (ojol), ibu-ibu, hingga masyarakat umum untuk bersatu padu.
“Kami ingatkan bahwa jangan sekali-kali mencoba untuk memecah belah kami dengan pembusukan yang hari ini kalian lakukan. Mahasiswa tidak akan bisa diperbodoh, tidak bisa akan dipecah belah, tidak bisa akan diperjual belikan,” serunya disambut teriakan “Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia!” dari massa.
Aksi yang Berlanjut
Situasi sempat mereda setelah mediasi antara aparat kepolisian dan koordinator aksi , namun ancaman eskalasi tetap menggantung. GMNI Sumbar bahkan sebelumnya menyatakan tidak akan menyerahkan tuntutan kepada perwakilan yang bukan Kapolda.
“Hari ini kami hanya mau bertemu dengan Kapolda. Jika tidak, kami akan kembali dengan massa yang lebih besar,” ujar Fikri, Ketua DPD GMNI Sumbar dalam kesempatan terpisah.
Aksi ini menjadi bukti bahwa tekanan publik terhadap institusi kepolisian di Sumbar terus meningkat, terutama terkait dengan tuntutan transparansi dan penegakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
