MINANGKABAUNEWS.com, PADANG – Nurani Perempuan Women’s Crisis Center (NPWCC) Sumatera Barat terus memperjuangkan penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, mengingat meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender.
Untuk mengurangi angka kekerasan yang terus berulang serta memastikan penanganan dan pemulihan korban berjalan komprehensif, NPWCC Sumatera Barat mengadakan audiensi dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat. Pertemuan tersebut membahas langkah optimalisasi penanganan dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender di wilayah tersebut.
Direktur NPWCC Sumatera Barat, Rahmi Meri Yenti, mengungkapkan bahwa sejak Juli 2024, pihaknya rutin berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, untuk memastikan penanganan korban kekerasan berbasis gender dilakukan secara menyeluruh.
“Berdasarkan data kami, dari 2015 hingga 2023 tercatat sebanyak 952 kasus kekerasan berbasis gender yang dilaporkan. Tren pelaporan terus meningkat, tetapi penanganan dan pemulihan belum sepenuhnya komprehensif. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko kekerasan berulang pada korban,” jelas Rahmi.
Ia juga menyoroti salah satu tantangan terbesar dalam upaya ini, yaitu terbatasnya anggaran untuk penanganan dan pemulihan korban.
Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, yang menerima audiensi tersebut, menyatakan kepeduliannya terhadap isu yang disampaikan oleh NPWCC. Ia menekankan pentingnya mengetahui akar permasalahan untuk menemukan solusi efektif.
“Masukan dari NPWCC ini harus segera ditindaklanjuti agar kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terus berulang. Semua pihak harus bekerja sama untuk menekan angka kekerasan,” tegas Muhidi.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam upaya mencegah kekerasan. “Kesadaran dan keterlibatan semua elemen masyarakat secara masif dapat membantu menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,” pungkasnya.
Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan komunitas, diharapkan penanganan kekerasan berbasis gender di Sumatera Barat dapat berjalan lebih efektif.