Oleh: Rahmat Ilahi
(Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Sumatera Barat)
Belakangan ini, layar gawai kita dipenuhi dengan potongan video kekerasan: mobil taktis melindas massa, kantor DPRD terbakar, hingga penjarahan di rumah pejabat. Semua itu memperlihatkan betapa rapuhnya peradaban ketika amarah publik bertemu dengan ketidakpercayaan pada elite.
Yang menjadi pertanyaan mendasar: di mana letak prioritas kita sebagai bangsa—apakah pada kekuasaan dan ambisi politik, atau pada upaya menyelamatkan nyawa rakyat?
Keselamatan Nyawa sebagai Prioritas Politik
Sejarah modern memberi banyak contoh. Pada Agustus 2021, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani memilih meninggalkan Kabul ketika Taliban memasuki kota. Ia dikritik, dituduh lari, namun alasannya sederhana: menghindari pertumpahan darah. Armenia mengambil langkah serupa dua tahun kemudian. Perdana Menteri Nikol Pashinyan menerima gencatan senjata dengan Azerbaijan di Nagorno-Karabakh, meski menyakitkan bagi politik domestik. Yang diselamatkan bukan kursi kekuasaan, melainkan nyawa tentara dan warga sipil.
Logika yang sama seharusnya berlaku di negeri ini. Sayangnya, ketika seorang demonstran tewas tergilas kendaraan aparat di Jakarta, peristiwa itu justru menyulut amarah yang meluas: dari Makassar hingga Kediri. Dalam hitungan jam, publik menyaksikan gedung DPRD Kota Makassar terbakar, dua pos polisi di Jalan Andi Pangeran Pettarani hangus, disusul kantor DPRD Sulawesi Selatan, lalu penjarahan di rumah anggota DPR RI Ahmad Sahroni di Jakarta Utara. Belum reda, kantor Bupati dan DPRD Kediri turut menjadi sasaran.
Rangkaian insiden ini memperlihatkan bagaimana satu nyawa yang hilang bisa menjadi percikan bagi api sosial yang lebih besar.
Etika Digital dan Psikologi Massa
Ada faktor lain yang memperkeruh: media sosial. Alih-alih menjadi ruang edukasi, ia berubah jadi panggung reproduksi amarah. Potongan video gedung terbakar, teriakan massa, hingga mobil yang melintas di tengah kerumunan berulang kali diunggah. Bahkan kalangan akademisi ikut menyebarkan.
Dalam etika komunikasi, mengunggah kekerasan tanpa konteks berarti ikut menormalisasi kekerasan itu sendiri. Video semacam ini bukan hanya dokumentasi; ia bisa menjadi amunisi emosi, menyalakan adrenalin kolektif, dan mendorong peniruan.
Psikologi massa menjelaskan, ketika emosi terakumulasi, individu kehilangan kendali rasional. Mereka bergerak impulsif, meneriakkan hal yang sama, bahkan melakukan tindakan yang dalam kondisi normal tak akan dilakukan. Itulah yang terjadi: kemarahan terhadap satu peristiwa di Jakarta menjalar menjadi kerusuhan di Makassar, penjarahan di Jakarta, lalu api di Kediri.
Polisi dan Dilema Pengendalian
Dalam kondisi seperti itu, polisi menghadapi dilema klasik: menahan dengan kekerasan, atau membiarkan massa melepaskan energi dengan risiko kerusakan fasilitas publik. Teori “just war” dalam filsafat politik menegaskan: kekerasan hanya sah jika punya tujuan jelas, proporsional, dan berasal dari otoritas sah. Jika tujuan utamanya menyelamatkan nyawa, maka negosiasi dan pengendalian situasi lebih penting daripada konfrontasi.
Dalam Islam pun ditegaskan: nyawa manusia adalah amanah yang wajib dijaga. Agresi tanpa alasan sah dilarang, dan warga sipil mesti dilindungi. Prinsip ini mengingatkan bahwa tindakan represif yang berujung korban jiwa justru melahirkan ketidakadilan baru.
Pelajaran untuk Elite dan Masyarakat
Dari Afghanistan, Armenia, hingga Makassar dan Kediri, pelajaran yang sama muncul: menghindari pertumpahan darah bukan tanda kelemahan, melainkan kebijaksanaan. Elite politik dan aparat keamanan semestinya mengutamakan keselamatan manusia dibanding gengsi kekuasaan.
Namun tanggung jawab tidak berhenti di sana. Kita sebagai warga digital juga punya peran. Mengunggah video kekerasan, menulis komentar yang memicu kebencian, atau sekadar menekan tombol “bagikan” tanpa pikir panjang, bisa menjadi bagian dari spiral konflik. Dalam komunikasi politik, kekerasan adalah tanda kegagalan dialog. Sebaliknya, menebar pesan menenangkan, mendorong empati, dan mengendalikan emosi adalah langkah membangun budaya politik yang sehat.
Nyawa manusia jauh lebih berharga daripada kursi kekuasaan atau kebanggaan politik. Korban yang gugur dalam gelombang demonstrasi patut dikenang, bukan dijadikan bahan provokasi digital. Setiap nyawa yang selamat hari ini adalah investasi untuk masa depan bangsa yang lebih damai.
Kini kita menunggu: apakah para elite negeri ini mau belajar dari sejarah dunia, atau terus menutup mata hingga konflik menelan lebih banyak korban?
Wallahu a‘lam.
