OMG! Utang Korporasi RI Bikin Pusing Sri Mulyani Cs

  • Whatsapp
Menteri Keuangan Srimulyani.

MINANGKABAUNEWS.COM, JAKARTA — Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mulai mengkhawatirkan kondisi korporasi di Indonesia. Apalagi pandemi Covid-19 masih berlangsung, bahkan kasusnya melonjak drastis dalam 2 bulan terakhir.

Demikian dikemukakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai rapat KSSK akhir pekan lalu, Jumat (6/8). Menurutnya, bila tidak diantisipasi maka kondisi ketidakstabilan perusahaan ini bisa mengganggu stabilitas sistem keuangan Tanah Air.

Read More

“Pandemi Covid-19 menimbulkan scarring effect, luka dalam. Sekarang kita perlu lihat seberapa dalam luka di perekonomian dan mencegah efek tidak terlalu dalam dan meluas,” kata Sri Mulyani.

“Kami akan terus melakukan pantauan detail perkembangan korporasi, terutama di berbagai level usaha yang akan menjadi salah satu fokus monitoring KSSK. Hal penting untuk mendorong pemulihan ekonomi,” jelasnya.

Persoalan kondisi perusahaan akibat dampak pandemi ini sudah dipublikasikan lembaga riset global sebelumnya.

Lembaga pemeringkat Fitch Ratings bahkan sudah mengumumkan nilai gagal bayar (default) untuk surat utang korporasi Indonesia di dalam negeri nilainya mencapai Rp 10 triliun di 2020. Nilai ini meningkat 35 kali lipat dibanding Rp 300 miliar pada 2019.

Tingginya nilai gagal bayar dari obligasi, sukuk, dan surat utang jangka menengah (medium term notes/MTN) ini disebabkan karena kondisi pandemi yang berlangsung selama satu tahun terakhir.

Adapun permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) juga menunjukkan peningkatan. Di awal tahun ada 199 permohonan PKPU dan 36 permohonan kepailitan.

“Kita juga lihat risiko-risiko yg muncul termasuk kita sekarang perhatikan adalah risiko dari restrukturisasi, PKPU dan juga terjadinya kenaikan PKPU dan kepailitan,” terang Sri Mulyani.

Di sisi lain, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso juga mengungkapkan, setidaknya ada 10 debitur kakap di perbankan nasional yang menjadi fokus pemantauan. Total kreditnya sebesar Rp 381,6 triliun pada periode Maret 2020-Juni 2021. Jumlah ini turun 15,5% dibandingkan periode sebelumnya.

Korporasi tersebut bergerak di sektor pariwisata, makanan dan minum serta akomodasi yakni restoran hingga perhotelan, termasuk juga maskapai penerbangan (airlines).

“Sehingga inilah yang sebenarnya itu debitur-debitur besar ini kami monitor secara individu,” terang Wimboh.

Sebagai informasi, KSSK terdiri dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
(CNBC Indonesia)

Related posts