Pantaskah Lumba-Lumba Dijadikan Sebagai Hewan Pertunjukan?

  • Whatsapp
Pertunjukan Lumba-lumba
Pertunjukan Lumba-Lumba (Foto: Dok. Istimewa)

Oleh: Putri Rahma Fajira

Beberapa hari yang lalu ramai diberitakan tentang lumba-lumba yang ditunggangi oleh seorang artis ketika sedang berenang. Adapun pertunjukan lumba-lumba sendiri sudah dilarang dalam surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor: SP.041/HUMAS/PP/HMS.3/02/2020. Pertunjukan lumba-lumba keliling resmi dilarang pada 6 Februari 2020.

Read More

“Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 06 Februari 2020. KLHK bersama Lembaga Konservasi (LK) pemegang izin peragaan keliling satwa dilindungi lumba-lumba bersepakat bahwa kegiatan peragaan lumba-lumba di luar lingkungan LK dihentikan. Kesepakatan ini ditandatangani pada tanggal 12 Juli 2018,” demikian bunyi surat yang dilihatĀ detikcom, Jumat (16/4/2021). (dikutip dari news.detik.com)

Dalam hal hasil evaluasi pelaksanaan atas pemenuhan kewajiban Lembaga Konservasi (LK) atau atas larangan dalam ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, diambil tindakan.
a. penghentian sementara pelayanan administrasi
b. denda
c. pencabutan izin LK.

Permasalahan tentang kesejahteraan lumba-lumba sendiri tidak hanya terjadi sekali saja, namun sudah banyak kejadian yang melibatkan kekerasan pada satwa tersebut. Kita mengetahui bahwa tempat-tempat wisata air banyak mempertontonkan kepintaran lumba-lumba dan kelihaiannya, namun kita tidak mengetahui bagaimana cara lumba-lumba tersebut dilatih agar mematuhi perkataan pelatihnya, apakah mereka menggunakan kekerasan atau bahkan mereka ditempatkan di kolam yang tidak sesuai dengan ukuran tubuh lumba-lumba tersebut sehingga membuat lumba-lumba tersebut stres dan bahkan mati.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) juga mengatur pidana terhadap orang yang melakukan penyiksaan terhadap hewan. Dalam Pasal 302 KUHP menentukan: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan: 1. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya; 2. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan. Perlindungan Lumba-Lumba Sebagai Satwa Langka Yang Dilindungi dari Tindakan Penempatan dan Atraksi Hiburan Lumba-Lumba yang Tidak Sesuai (3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas. (4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Berdasarkan keputusan surat tersebut maka sudah jelas bahwa segala bentuk pertunjukan lumba-lumba dan bentuk kekerasan apapun telah dilarang secara resmi di Indonesia. Namun dapat sama-sama kita lihat bahwa dengan adanya surat keputusan tersebut ternyata tidak cukup untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Jika kita melihat bagaimana pemerintah membuat aturan dalam undang-undang sebenarnya sudah sangat baik dan bagus, namun yang menjadi pertanyaan, kenapa masih begitu banyak pelanggaran yang ditemukan?

Dari berbagai kejadian yang kita temukan tentang kekerasan pada satwa, dapat kita simpulkan bahwa aturan undang-undang saja tidak cukup, karena kurangnya perhatian dan pengawasan pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan satwa yang ada di Indonesia. Harapannya semoga kejadian pelanggaran terhadap satwa tidak pernah terjadi lagi, dan untuk pemerintah semoga bisa lebih memperhatikan hal-hal yang mereka anggap kecil seperti ini dan bertindak lebih tegas lagi kepada pelaku kekerasan satwa. Dan juga kita sebagai masyarakat harapannya dapat lebih akif lagi dan lebih peduli lagi terhadap isu-isu kekerasan pada satwa, karena jika bukan kita yang memperhatikan kesejahteraan satwa yang ada siapa lagi?. (*)

/* Penulis adalah Mahasiswa Jurusan Biologi Universitas Andalas.

Related posts