MINANGKABAUNEWS.com, PADANG — Panwaslu Kecamatan Padang Selatan menggelar rapat pengawasan partisipatif bersama Muspika Kecamatan di Kawana Hotel Padang, Kamis, (17/10/2024)
Adapun tujuan utama dari rapat koordinasi ini adalah untuk memastikan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam Pemilihan Tahun 2024. Serta selirih tahapan pemilu berjalan sesuai aturan.
Dalam sambutannya, Ketua Panwaslu Kecamatan Padang Selatan Suhardi menjelaskan satu pencegahan itu kan bisa memberikan surat himbauan bisa berkoordinasi hal-hal seperti ini kan juga menjadi bagian pencegahan pengkoordinasi kemudian melakukan sosialisasi, dan lain-lain,” tuturnya.
Panwaslu Padang Selatan sendiri memiliki ada Kelompok kerja (Pokja) netralitas ASN, Pokja Isu-isu Negatif, Pokja Gakumdu, dan beberapa lagi. Begitu juga Pemerintah Daerah punya koordinasi internal tersendiri.
Dengan adanya koordinasi internal, Panwaslu Kecamatan Padang Selatan berharap dapat diberikan informasi itu untuk melakukan pencegahan dan untuk kerjasama.
Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari upaya Panwaslu Padang Selatan untuk memastikan bahwa Pemilihan Tahun 2024 berjalan dengan adil dan transparan. Panwaslu Padang Selatan akan terus melakukan pengawasan dan memberikan edukasi kepada semua pihak yang terlibat dalam pemilihan.
Dalam waktu yang tinggal satu bulan menuju pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, & Wali Kota dan Wakil Wali Kota 27 November 2024.
Suhardi menegaskan menegaskan bahwa netralitas Aparatur Sipil Negara adalah salah satu faktor penentu kualitas demokrasi pada Pemilu.
Suhardi meminta jajarannya di kecamatan Selatan, yakni Panwaslu Kelurahan untuk mengantisipasi netralitas aparatur sipil negara pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.
Camat Padang Selatan, Anhal Mulya Perkasa menjelaskan menegaskan, netralitas ASN saat Pilkada adalah sebuah hal yang mutlak. Maka dari itu, Anhal mengingatkan kepada abdi masyarakat di Kecamatan Padang Selatan jangan sampai terjerembab dalam politik praktis.
“Kita (ASN) harus hati-hati. Selalu saya sampaikan dalam kunjungan pembinaan di masing-masing kelurahan, netralitas itu penting sebagai bentuk antisipasi,” ungkap Anhal. (RI)
