Pasca Harga BBM Naik, Pemerintah Daerah Merealisasikan Dan Mendata Bagi Yang Menerima Bantuan BLT

  • Whatsapp

MINANGKABAUNEWS.COM, INHU – Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Indragiri Hulu, AKBP Bachtiar Alponso, S.I.K., M.Si menegaskan, sejak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dan solar beberapa hari lalu, belum ada gejolak atau riak-riak negatif dari oknum-oknum yang kontra terhadap kebijakan pemerintah tersebut.

Penegasan ini disampaikan Kapolres Inhu dalam arahannya ketika acara Focus Group Discussion (FGD) yang bertema antisipasi gangguan Kamtibmas dampak penyesuaian harga BBM bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhu serta dinas terkait, Rabu, 7 September 2022 di gedung Sejuta Sungkai, Rengat.

Read More

Kapolres juga menyampaikan, pasca kenaikan harga BBM yang telah ditetapkan pemerintah, tidak tertutup kemungkinan muncul riak-riak atau gejolak baik dari masyarakat, mahasiswa, buruh dan lainnya. Beberapa waktu lalu, sebelum kenaikan harga BBM sudah ada aksi unjuk rasa yang menolak kenaikan harga BBM.

“Alhamdulillah, sampai saat ini, di wilayah Kabupaten Inhu, belum ada riak-riak maupun gejolak yang menimbulkan gangguan Kamtibmas pasca kenaikan harga BBM,” ucap Kapolres.

Biasanya, lanjut Kapolres, kenaikan BBM disertai juga dengan kenaikan harga sembako. “Kita semua berharap agar tidak ada kenaikan-kenaikan harga yang dapat meresahkan masyarakat sehingga memberikan rasa nyaman bagi masyarakat kalangan bawah,” tambah Kapolres.

Dijelaskan Kapolres, kenaikan harga yang ditetapkan oleh pemerintah pasti tujuannya demi kebaikan orang banyak, walaupun ada pihak atau oknum yang menerima secara pro maupun kontra. Kenaikan harga BBM sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat kurang mampu.

Salah satu cara pemerintah untuk menanggulanginya adalah dengan merealisasikan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah dan dana dari pemerintah daerah. Dalam hal ini harus benar-benar mendata untuk siapa saja yang berhak dan wajib dalam menerima bantuan.

“Melalui FGD ini, kami mengharapkan agar dapat bersama-sama berkoordinasi terkait penerima dana bantuan dari pemerintah. Mari bersama-sama meningkatkan kekompakan dan sinergitas untuk menjaga Harkamtibmas di Kabupaten Inhu,” imbau Kapolres.

Sementara, Kabag Ops Polres Inhu, dalam pemaparannya mengatakan, FGD tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi dan aspirasi yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, baik sebelum maupun sesudah terkait naiknya harga BBM.

Adanya potensi gangguan Kamtibmas yang kemungkinan akan timbul sebagai dampak kenaikan harga BBM, maka Polres Inhu telah melakukan langkah-langkah mengantisipasi hal tersebut.

Kemudian, dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh beberapa narasumber, diantaranya Kabag Ekonomi Pemkab Inhu dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Inhu. Setelah pemaparan, dilakukan sesi tanya jawab.

Selain Kapolres Inhu, acara tersebut juga dihadiri staf ahli Bupati Bidang Perekonomian Inhu, Joni Maryanto M.Si, Danramil 04 Inhu, Kapten HB. Sitepu, Kasi Datun Kejaksaan Negeri Rengat, Maritus, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Inhu, Ahmad Hidayat, staf ahli Bupati bidang Pemerintah dan Kesra, Evi Irma Junita, Wakapolres Inhu, Kompol Dwi Yatmoko, S.T.P, S.I.K, M.I.K.

Kabag Ekonomi Pemkab Inhu, Bauri, Kepala Disperindag Inhu, Aldy Akbar, Kasat Pol PP, Tukiyat, para Kabag, Kasat dan Kasi jajaran Polres Inhu, Kapolsek jajaran Polres Inhu, perwakilan Camat Kabupaten Inhu dan perwakilan PT Pos dan Giro Indonesia Rengat. (Rian)

Related posts