MINANGKABAUNEWS.com, PADANG — Di tengah upaya berat menanggulangi dampak bencana alam, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat justru mendapat ancaman pemotongan anggaran Transfer Ke Daerah (TKD) yang fantastis, mencapai lebih dari Rp2,6 triliun untuk tahun 2026. Menyikapi hal ini, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, secara resmi mengajukan permohonan pembatalan pemotongan tersebut kepada Pemerintah Pusat.
Permohonan itu disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan. Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa di saat provinsi yang dipimpinnya sedang berjuang melakukan pemulihan pascabencana hidrometeorologi, dukungan anggaran yang memadai justru sangat dibutuhkan, bukan dikurangi.
“Kita sudah menyurati Bapak Presiden dan Menkeu, agar efisiensi TKD untuk Sumbar dapat dikembalikan. Saat ini kita betul-betul membutuhkan dukungan itu untuk penanganan bencana,” tegas Mahyeldi saat meninjau salah satu lokasi terdampak di Kabupaten Agam, Kamis (4/12/2025).
Ia menjelaskan bahwa pengembalian alokasi dana tersebut akan menjadi penguat vital bagi daerah dalam tiga fase penanganan: penanggulangan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi infrastruktur. Kerusakan yang terjadi akibat bencana ternyata sangat masif dan tersebar luas.
Data Pemprov Sumbar menunjukkan betapa beratnya dampak yang harus ditanggung:
· Ribuan rumah warga mengalami kerusakan berat, sedang, bahkan hilang.
· Hampir 100 jembatan rusak.
· Jaringan jalan dari tingkat kabupaten hingga nasional turut terdampak parah.
“Fasilitas umum dan rumah masyarakat banyak yang rusak parah. Fokus kita sekarang memastikan kebutuhan dasar terpenuhi dan akses logistik bantuan terbuka,” jelas Gubernur.
Untuk jangka panjang, pemulihan ekonomi masyarakat dan perbaikan infrastruktur secara menyeluruh akan menjadi prioritas. “Tentu ini memerlukan anggaran yang sangat besar,” tambah Mahyeldi, menggarisbawahi betapa kontraproduktifnya pemotongan dana di saat seperti ini.
Meski mengajukan keberatan, Gubernur Mahyeldi menyampaikan apresiasi tinggi atas solidaritas dan bantuan yang telah mengalir dari berbagai pihak, termasuk kunjungan langsung Presiden dan Wakil Presiden. “Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah pusat untuk bersama-sama membantu masyarakat kita,” ujarnya.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemotongan TKD Sumbar tahun 2026 mencapai Rp2.628,89 miliar, yang dialokasikan ke 19 kabupaten/kota serta pemerintah provinsi. Kota Padang menjadi daerah yang paling besar pemotongannya (Rp371,9 miliar), disusul Pemprov Sumbar (Rp533,6 miliar), dan Kabupaten Agam (Rp166 miliar). Potongan ini, jika tidak dibatalkan, berisiko memperlambat atau bahkan mengancam proses pemulihan pascabencana yang sedang berjalan.
