MINANGKABAUNEWS.COM, SAWAHLUNTO – Puluhan pedagang kaki lima yang telah direlokasi dari Lapangan Segitiga ke Taman Silo mengadukan nasibnya kepada anggota DPRD Kota Sawahlunto, Senin (22/9).
Kedatangan para pedagang disambut langsung oleh Ketua DPRD Sawahlunto, Susi Haryati, bersama tujuh anggota dewan lainnya. Dari pihak Pemerintah Kota hadir Asisten III Pemko Sawahlunto dan enam kepala OPD terkait, yakni Dinas Koperindag, Lingkungan Hidup, PUPR, Perhubungan, Balitbangda, serta Satpol PP.
Pedagang Silo mengajukan enam tuntutan tertulis kepada Pemko Sawahlunto dan DPRD. Sariwijaya, selaku koordinator pedagang, menjelaskan keluhan dan harapan mereka kepada pemerintah.
Awalnya kami menuju Balai Kota Sawahlunto pukul 08.00 WIB. Saat sampai di sana terlihat wakil Wali Kota Sawahlunto Jefri hibatullah dan Sekretaris Daerah Rovanly Abdams. Namun mereka tidak menemui kami dan langsung naik ke mobil dinasnya. Kami merasa tidak di anggap sebagai manusia oleh pimpinan daerah kami sendiri,” ujar Sariwijaya.
Merasa diabaikan, rombongan pedagang berbalik arah ke Gedung DPRD Sawahlunto. Mereka disambut oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) dan difasilitasi untuk bertemu Ketua DPRD serta Komisi II yang diketuai Rio Mardanil, bersama enam anggota DPRD lainnya: Idrayeni, Ronal Kardinal, Ronny Eka Putra, Nurilman, Fatrionaldi, dan Hendri Alvin.
Dalam pertemuan itu, pedagang menyampaikan enam tuntutan utama, antara lain:
Penataan lokasi berjualan yang rapi, bersih, dan menarik.
Perbaikan kanopi dan pengecoran lantai.
Penyediaan lahan parkir yang layak dan memadai.
Pelaksanaan event rutin di Taman Silo.
Pemberian kompensasi biaya hidup jangka pendek.
Larangan pungli terhadap pedagang UMKM saat ada event besar.
“Kami ingin penataan pedagang lebih teratur sehingga bisa terlihat merata oleh pengunjung,” tegas Sariwijaya.
Ketua DPRD Sawahlunto, Susi Haryati, mendesak Pemko segera mencarikan solusi agar pedagang UMKM Silo memiliki tempat representatif dengan omzet tetap terjaga seperti sebelumnya.
Sementara itu, Idrayeni dari Fraksi Demokrat mengingatkan Pemko agar membangun lokasi yang representatif dan memberikan kepastian lahan Idrayeni juga melihat tidak matangnya Pemko dalam memfasilitasi pemindahan pedagang dan tidak konsisten dengan janjinya Juga tidak sesuai dengan selogan Hidup Menghidupi. Hal senada diungkapkan Fatrionaldi dari PAN yang menyoroti status kepemilikan lahan Silo.
Karena lahan masih milik PTBA, harus dipastikan apakah PTBA hanya meminjamkan atau menyerahkan kepada Pemko. Jika tidak jelas, pembangunan bisa sia-sia,” ujarnya.
Ronny Eka Putra dari PKB juga menekankan pentingnya kejelasan status lahan agar dana pokok pikiran (pokir) dewan tidak sia-sia.
Sementara itu, Ronal Kardinal dari NasDem mendorong Pemko berkoordinasi dengan PTBA agar pedagang bisa kembali berjualan di Lapangan Segitiga.
Meskipun kantor PTBA telah berubah menjadi Hotel Saka, di daerah lain justru banyak kuliner di depan hotel sehingga semakin ramai. Hal ini bisa membantu pedagang sekaligus mendukung pariwisata,” ungkap Ronal.
Menanggapi hal itu, perwakilan Pemko dari Dinas Koperindag meminta waktu dua hari untuk berkoordinasi dengan pimpinan dan OPD terkait. Pemko juga meminta dukungan DPRD dalam memfasilitasi pertemuan dengan PTBA untuk memastikan status lahan yang akan dimanfaatkan bagi pengembangan UMKM kuliner. (atra)
