Pelajari Sistem Pungutan Pajak, Pemkab Purworejo Kunjungi Pemko Bukittinggi

  • Whatsapp

MINANGKABAUNEWS.com, BUKITTINGGI – Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi menyambut kunjungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo untuk mempelajari sistem pemungutan pajak dan Open Defecation Free (ODF) serta kondusifitas di Kota Jam Gadang.

Rombongan disambut wali kota diwakili Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Bukittinggi, di ruang rapat Balai Kota, Rabu (17/1/2024).

Read More

Sekdako Martias Wanto menerima cenderamata dari Pemkab Purworejo.

Sekdakab Purworejo Said Romadhon mengatakan, kunjungan kerja kali ini, dilaksanakan dalam rangka upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Pajak Daerah, serta pertukaran informasi, mengenai pemungutan pajak daerah.

“Ini berhubungan dengan Pasca diterapkannya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), ODF dan kondusifitas wilayah di tingkat kecamatan,” kata Said dalam keterangannya.

Sementara itu, Wali Kota Bukittinggi melalui Sekda Martias Wanto menjelaskan, seluruh program kegiatan Pemko, disesuaikan dengan visi misi wali kota, mewujudkan Bukittinggi Hebat berlandaskan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

“Untuk ODF di Kota Bukittinggi pada Mei 2021 lalu, telah dilaksanakan verifikasi ODF tingkat Kota Bukittinggi oleh tim verifikasi Provinsi Sumatra Barat. Pada November 2021, Kota Bukittinggi memperoleh sertifikat ODF tingkat Kota Bukittinggi oleh Kementerian Kesehatan RI,” jelasnya.

Martias menambahkan, terkait pajak, ada sembilan jenis pajak yang masuk ke kas daerah, dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp51 miliar lebih atau 96,42 persen dari target.

“Sementara, PAD Bukittinggi 2023, sebesar Rp123 miliar lebih atau teralisasi 89,95 persen dari target,” imbuhnya.

Terkait kondusifitas wilayah, kata Martias, bahwa Bukittinggi siap menghadapi alek demokrasi Pemilu. Ada hibah yang sudah diserahkan ke KPU dan Bawaslu.

“Pemko juga bentuk tim pemantau pemilu, yang diisii oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), camat dan lurah,” terang Martias Wanto. (IKP Diskominfo).


Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Minangkabaunews.com tidak terlibat dalam materi konten ini.

Related posts