MINANGKABAUNEWS.COM, MENTAWAI – Berbagai kritik, masukan, dan aspirasi masyarakat terkait pembangunan Jembatan Saibi–Samukop belakangan ini menjadi perhatian dan perbincangan di ruang publik, khususnya media sosial.
Sebagai Ketua KNPI, saya memandang persoalan ini perlu disikapi secara serius, objektif, dan terbuka. Kritik masyarakat hendaknya tidak dipandang semata-mata sebagai bentuk penolakan, tetapi juga sebagai bagian dari kepedulian publik terhadap pembangunan yang menggunakan anggaran negara dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat.
Karena itu, KNPI mendorong DPRD, khususnya Ketua Komisi II, untuk menjalankan fungsi pengawasan dengan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dinas terkait dan pihak kontraktor pelaksana kegiatan pembangunan Jembatan Saibi – Samukop.
RDP penting dilakukan agar berbagai pertanyaan, kritik, serta aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat dapat dijelaskan secara terbuka berdasarkan data dan fakta. Dengan demikian, masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai progres pekerjaan, kualitas pelaksanaan, kendala yang dihadapi, serta kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan yang berlaku.
“Kita semua tentu memiliki tujuan yang sama memastikan pembangunan berjalan dengan baik, transparan, berkualitas, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat”, ujar Ketua KNPI Ibram Paranta. Saptu 19/09/2026)
Ibram mengatakan, KNPI tidak berada pada posisi untuk menghakimi atau menyimpulkan sebelum adanya penjelasan dan proses pengawasan yang semestinya. Namun, sebagai bagian dari elemen kepemudaan dan masyarakat, kami berkewajiban menyuarakan aspirasi serta mendorong agar setiap persoalan pembangunan dapat diselesaikan melalui mekanisme yang terbuka dan bertanggung jawab.
Pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan pembangunan berjalan sebagaimana mestinya dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga, sebutnya.
Mari kita kawal bersama pembangunan Jembatan Saibi–Samukop dengan kepala dingin, data yang jelas, dan semangat untuk kepentingan masyarakat, lanjut Ketua KNPI.
“Menjelang HUT Kabupaten Ke 27 (Punen Laggai) dan Hari Sumpah Pemuda”
Ruang media sosial kembali dipenuhi narasi hoaks, potongan video lama yang diunggah ulang seolah-olah kejadian baru, hingga ajakan demonstrasi besar-besaran. Pertanyaannya, apakah semua ini benar-benar lahir dari keresahan rakyat, atau ada pola penyebaran informasi yang sengaja dibangun untuk memprovokasi!?
Di era “post-truth”, informasi bisa viral jauh sebelum kebenarannya terverifikasi. Karena itu, KNPI Kabupaten kepulauan Mentawai mengajak seluruh pemuda untuk kritis sebelum percaya, cerdas sebelum menyebarkan, dan bijak sebelum bertindak. Demokrasi bukan berarti membungkam kritik. Justru, demokrasi membutuhkan kritik yang sehat, aksi yang tertib, dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Mari isi Moment HUT Kabupaten Ke 27 (Punen Laggai) dan Sumpah Pemuda dengan persatuan, bukan provokasi. Dengan kritik, bukan fitnah. Dengan fakta, bukan hoaks.
Sebab menjaga Mentawai hari ini bukan hanya tentang apa yang kita lakukan di dunia nyata, tetapi juga tentang apa yang kita percaya, apa yang kita bagikan, dan narasi apa yang kita ikut sebarkan. (Tim Elang)
