Pembangunan Perumahan di Sinyalir Tanpa Izin

MINANGKABAUNEWS.COM, SAWAHLUNTO – Unit-unit perumahan yang berlokasi di samping UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian – Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Perikanan Kota Sawahlunto (Jalan Kolok – Sulit Air) ini di sinyalir tidak satupun yang mengantongi izin dalam pembangunannya.

Salah seorang yang di konfirmasi secara langsung di lokasi (inisial.N) oleh awak media menerangkan bahwa pembangunannya tergantung keinginan konsumen, apakah hanya tanah kavling atau dalam bentuk unit perumahan dan prosesnya berlangsung tanpa melibatkan pihak BANK (KPR).

Katanya, pembangunan unit2 rumah ini sudah mengikuti aturan yaitu berada sejarak 17 meter dari jalan. Di tanya lebih jauh tentang izin pendiriannya ia menjawab bahwa lima unit rumah yang sudah selesai di bangun dan satu unit yang sedang dalam tahap pengerjaan saat ini belum di urus proses perizinannya.

Biar nanti si pemilik mengurus saat pelunasan dan serah terima sertifikat rumah ” terang N yang mengaku sebagai direktur perusahaan Pengembang (Developer) yang juga sedang mengurus proses pendirian perusahaannya tersebut.

Dari hasil penelusuran serta informasi warga setempat, kegiatan ini sudah berlangsung selama lebih dari satu tahun

Aparat Desa Setempat dalam hal ini Sekretaris Desa Kolok Nan Tuo Desri Yunaldi dalam keterangganya via phone menyampaikan si pembangun rumah di lokasi tersebut dulu memang pernah memberitahukan kegiatannya pada pihak Desa namun sifatnya pribadi bukan atas nama pengembang . Tak berapa lama proses pembangunannya terhenti Karena terjadi sengketa kepemilikan tanah.

“Untuk masalah izin, sampai saat ini belum ada permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di lokasi tersebut kepada kami”, terang SekDes Desri Yunaldi – Rabu, 8/12’2021

Kasat PolPP John Hendri S.Sos, M.Si ketika di temui di kantornya menyatakan bahwa siapapun yang ingin membangun atau merubah bangunan baik pribadi maupun perumahan, sebelumnya harus sudah mengantongi surat izin membangun rumah (IMB) sesuai aturan undang-undang dan Perda yang berlaku dan tentunya ada sangsi bagi siapapun yang melanggar.

Terimakasih atas kedatangan rekan-rekan jurnalist untuk mengkonfirmasi hal ini yang secara tidak langsung adalah laporan tentang adanya kegiatan pembangunan yang di sinyalir tanpa proses perizinan.

Untuk tindakan tentunya kami mesti mengikuti tahapan atau prosedur sesuai aturan yang ada , kata Kasat John Hendri. (TIM)

Related posts