Pemerintah Kota Hapuskan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan

MINANGKABAUNEWS.COM,PADANG PANJANG,- Penghapusan denda tunggakan administratif PBB-P2, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) menggulirkan program penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Penghapusan tersebut telah berlaku mulai 1 Oktober hingga 15 Desember mendatang. 

Read More

Kabid Pendapatan BPKD, Rio De Ronsard, S.E, Jumat (7/10/2022) mengatakan, kebijakan Pemko ini dilakukan untuk meringankan beban masyarakat dalam melunasi kewajiban membayar PBB.

“Kebijakan tersebut, tertuang dalam SK Walikota No. 149 Tahun 2022,” ucapnya.

Ia mengajak masyarakat Padang Panjang yang memiliki tunggakan PBB untuk dapat memanfaatkan program tersebut. Dijelaskannya, pembayaran dapat dilakukan melalui ATM Bank Nagari, Mobile Banking Bank Nagari, Aplikasi GoBill pada Gojek, Tokopedia dan juga melalui QRiS.

“Kepada masyarakat agar dapat menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. PBB-P2 merupakan salah satu sumber pembiayaan APBD dalam melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan. Dengan memenuhi kewajiban dimaksud, artinya masyarakat telah ikut berpartisipasi dalam pembangunan Kota Padang Panjang,” terangnya. (Edi Fatra/des).

Related posts