MINANGKABAUNEW.COM, KALTIM – Pemerintah Pusat dibawah pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin mengaku optimis terkait rencana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.
Pasalnya, pemindahan IKN telah memiliki payung hukum dan memiliki landasan yang kuat. Sehingga, tidak ada lagi alasan untuk rencana pelaksanaan pemindahan ibu kota dimaksud.
Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ketika melakukan kunjungan ke Kaltim Rabu (16/2). Menurutnya, pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN harus disikapi dengan optimis.
“Harus optimis, the show must go on,” ujar Tito dalam keterangannya di Titik Nol IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dilansir Suara.com–jaringan Minangkabaunews.com.
Oleh sebab itu, Tito meminta agar semua pihak perlu mendukung proses pemindahan IKN, termasuk siapapun yang bakal menjadi pemimpin nantinya. Sebab pemindahan IKN telah didukung regulasi yang kuat.
“Itu sudah ada undang-undangnya, kemudian dasar hukumnya, PP-nya (Peraturan Pemerintah) sebentar lagi. Kalau nanti pas 2024 kita harapkan siapapun presidennya atau siapapun pemimpinnya, pendukung IKN,” kata Tito.
Di sisi lain, ihwal sistem pemerintahan IKN nantinya, Tito menjelaskan kawasan tersebut akan berbentuk provinsi dengan kekhususan.
Regulasi yang mengatur kekhususan yang dimiliki IKN baru tersebut saat ini tengah dalam proses penyusunan. Aturan tersebut, katanya, ditargetkan bakal rampung dalam waktu dekat.
“Nah untuk itulah ada amanat membuat PP mengenai tata cara pemerintahan di sini, dan kami menarget satu bulan selesai,” sebut Tito. (*)
