Pemkab dan DPRD Agam Tetapkan APBD 2022 Sebesar 1,503 T

  • Whatsapp
Penandatanganan nota persetujuan APBD tahun 2022 oleh Bupati Agam, Andri Warman bersama Ketua DPRD Agam, Novi Irwan, Wakil Ketua DPRD Agam, Suharman, Marga Indra Putra dan Irfan Amran. (Foto/dok istimewa)

MINANGKABAUNEWS, AGAM — DPRD dan Pemkab Agam resmi sahkan Rancangan APBD Kabupaten Agam tahun 2022 menjadi peraturan daerah (Perda) sebesar 1,503 triliun. Pengesahan itu saat paripurna DPRD Agam dengan agenda penyampaian pandangan akhir fraksi, Senin, (29/11/2021).

Rancangan APBD tahun 2022 tersebut ditandai dengan penandatanganan nota persetujuan bersama antara Bupati Agam, Andri Warman bersama Ketua DPRD Agam, Novi Irwan, Wakil Ketua DPRD Agam, Suharman, Marga Indra Putra dan Irfan Amran.

Read More

Penandatanganan juga disaksikan Pj Sekda Agam Jetson, Plt Sekwan Arnel, para anggota dewan, kepala OPD, unsur Forkopimda plus dan undangan.

Plt Sekretaris DPRD Agam, Arnel saat menyampaikan nota kesepakatan mengatakan, APBD tahun 2022 yang telah ditetapkan itu sudah melewati pembahasan panjang antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Agam.

Pembahasan yang dimaksud katanya, yakni melakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja daerah.

Struktur APBD Agam disetujui sebesar Rp 1,504 triliun lebih. Komposisi anggaran ini berasal dari pendapatan sebesar Rp 1,408 triliun lebih dan belanja Rp1,499 triliun lebih.

Terdapat defisit sebesar Rp 90,37 miliar lebih antara pendapatan dan belanja daerah. Defisit ini sudah ditutupi dengan dana Sisa Lebih Penggunaan dengan penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD tahun 2021.

“Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan sebesar Rp.150,58 miliar lebih pada tahun 2022. Bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah,” paparnya.

Bupati Agam, Andri Warman, dalam sambutannya mengatakan, penyusunan Ranperda APBD tahun 2022 dilakukan berdasarkan target pencapaian visi dan misi, target RPJMD dan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) daerah.

Namun ulasnya, karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan adanya kewajiban untuk pengalokasian anggaran penanganan Covid-19, maka APBD tahun 2022 masih berada dalam kondisi defisit.

“Sehubungan dengan beratnya kondisi APBD 2022, diharapkan semua pihak menggunakan anggaran dengan lebih efisien, efektif, agar pada perubahan APBD yang akan datang kita mampu mengatasi defisit ini,” ucapnya.

Ditambahkan, Ranperda APBD tahun 2022 disusun masih didasarkan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang ada saat ini, karena Perubahan atas Perda SOTK masih dalam proses fasilitasi oleh Gubernur Sumatera Barat.

“Apabila Ranperda Perubahan SOTK tersebut disetujui sebelum memasuki tahun anggaran 2022, tentunya kita akan menyesuaikan APBD 2022 dengan SOTK terbaru dan disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku,” ujarnya. 

Related posts