MINANGKABAUNEWS, SOLOK – Pemerintah Daerah Kabupaten Solok kembali mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) tahun 2022 Dari BPK RI.
Opini WTP ini diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat Arif Agus kepada Bupati Solok Epiyardi Asda, Jumat (12/5/2023) di Kantor BPK RI Perwakilan Sumatera Barat di Padang.
Bupati Solok Epiyardi Asda ditemui MinangkabauNews.com, Rabu (17/5/2023), di Arosuka menyampaikan ucapan Terimakasih kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat atas Pembinaan dan kerjasamanya dalam melakukan pemeriksaan LKPD di Kabupaten Solok.
Saya juga menyampaikan terimakasih Kepada OPD dan DPRD di Kabupaten Solok atas kerja samanya selama ini, sehingga Kabupaten Solok dapat meraih Opini WTP selama 6 tahun berturut-turut.
“Saya ingatkan kepada ASN untuk selalu mematuhi aturan mengenai keuangan, sehingga tidak ada lagi keraguan dalam melaksanakan tugasnya. Persoalan yang sering terjadi adalah mengenai aset daerah untuk itu mengoptimalkan aset daerah bisa menjadi kunci LKPD” kata Epiyardi Asda.
Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat Arif Agus mengatakan, setelah melakukan pemeriksaan BPK memberikan Opini WTP terhadap hasil LKPD kepada Kabupaten Solok, Kota Sawahlunto, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Agam.
Namun masih ada beberapa kelemahan dalam sistem pemerintahan yang masih perlu diperbaiki oleh Pemerintah Daerah.
“Kepada para Pemerintah daerah diharapkan untuk segera menindaklanjuti rekomendasi Hasil Laporan sesuai Dengan Pasal 20 UU No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara” pinta Arif Agus.
“Kami juga mohon dukungan agar tugas kami sebagai pemeriksa dapat terlaksana dengan baik. Kami mengucapkan terimakasih kepada Walikota dan Bupati yang telah bekerjasama dalam melaksanakan Pemeriksaan Laporan Keuangan. Kita berharap untuk selanjutnya bisa dapat meningkatkan hasil Pemeriksaan menjadi lebih baik” pesan Arif.***
