MINANGKABAUNEWS.com, BUKITTINGGI – Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi bersama DPRD Kota Bukittinggi menandatangani Nota Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Berlangsung dalam rapat paripurna di Gedung DPRD setempat, Selasa (30/6/2026).
Rapat paripurna ini langsung dipimpin Ketua DPRD Kota Bukittinggi Syaiful Efendi didampingi Wakil Ketua DPRD Zulhamdi Nova Candra.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi Syaiful Efendi, menyampaikan pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan pelaksanaan APBD berjalan sesuai dengan sasaran, target dan arah kebijakan pembangunan yang telah disepakati bersama.
Kemudian Anggota DPRD Bukittinggi Yerry Amirudin, selaku juru bicara Banggar, menjelaskan pengelolaan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2025 menunjukkan capaian yang cukup baik.
Pendapatan Daerah berhasil direalisasikan sebesar Rp755,8 miliar lebih dari target yang ditetapkan sebesar Rp754,1 miliar atau mencapai 100,23 persen. Realisasi Pendapatan Daerah tersebut terdiri dari tiga komponen.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) berhasil direalisasikan sebesar Rp161,3 miliar lebih dari target Rp165,7 miliar, atau mencapai 97,36 persen. Selanjutnya, Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp590,5 miliar dari target Rp588,4 miliar, atau mencapai 100,36 persen.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bukittinggi Ibnu Asis, menyampaikan persetujuan bersama terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota dan DPRD dalam mewujudkan tatakelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan bertanggungjawab.
“Pertanggungjawaban APBD tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bentuk evaluasi pembangunan dan akuntabilitas kepada masyarakat,” tutur Ibnu Asis.
Pihaknya juga mengapresiasi DPRD Kota Bukittinggi atas pembahasan yang konstruktif dan berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjaga agar seluruh agenda pembangunan dapat terlaksana secara optimal demi mewujudkan Bukittinggi yang semakin maju, sejahtera dan berdaya saing. (Adv).
