Pemko Bukittinggi Hantarkan Ranperda Cagar Budaya dalam Rapat Paripurna DPRD, Ini yang Dibahas

  • Whatsapp
rapat paripurna Ranperda Cagar Budaya di Gedung DPRD Kota Bukittinggi, Senin (6/12).

PARIWARA DPRD KOTA BUKITTINGGI — Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi mengajukan Ranperda tentang Cagar Budaya. Ranperda tersebut dihantarkan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Bukittinggi, Senin (6/12/2021).

Rapat paripurna ranperda tentang Cagar Budaya jadi perda di Gedung DPRD Kota Bukittinggi.

Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Beny Yusrial, mengatakankan, berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UUD Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai – nilai budayanya”.

Read More

Hal ini menjadi salah satu landasan, Pemko Bukittinggi mengajukan ranperda terkait Cagar Budaya ini.

Rapat paripurna ranperda tentang Cagar Budaya jadi perda di Gedung DPRD Kota Bukittinggi.

“Pemko Bukittinggi telah menginisiasi perancangan dan penyusunan Raperda tentang Cagar Budaya. Ini dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya yang ada di Kota Bukittinggi,” katanya.

Walikota Bukittinggi, Erman Safar, melalui Wakil Walikota, Marfendi, menjelaskan, Ranperda Cagar Budaya ini, secara umum berisikan tugas Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya.

Tugas yang dimaksud, terkait mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan serta meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya.

Rapat paripurna ranperda tentang Cagar Budaya jadi perda di Gedung DPRD Kota Bukittinggi.

“Kemudian bagaimana mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya. Serta menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya dan menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat dan menyelenggarakan promosi Cagar Budaya,” jelas Marfendi.

Pemko Bukittinggi telah melakukan berbagai upaya dalam pelestarian Cagar Budaya yang ada. Upaya yang dilakukan sejalan dengan visi misi Kota Bukittinggi, “mewujdukan masyarakat yang terdidik, berbudaya dan beradat berdasarkan iman dan taqwa.” Dimana, pembangunan dari Kota Bukittinggi berlandaskan nilai nilai yang terkandung dalam agama Islam dan budaya.

Rapat paripurna ranperda tentang Cagar Budaya jadi perda di Gedung DPRD Kota Bukittinggi.

“Pembangunan di Bukittinggi didasarkan pada falsafah hidup Minangkabau, Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah,” terangnya.

Wawako lebih lanjut mengatakan, Pada prinsipnya, cagar budaya merupakan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan melalui proses penetapan.

“Sehingga sesuai aturannya, Pemerintah daerah (Pemda) memiliki kewenangan untuk penetapan cagar budaya, pengelolaan cagar budaya dan penerbitan izin membawa cagar budaya keluar daerah dalam satu provinsi,” katanya.

Rapat paripurna ranperda tentang Cagar Budaya jadi perda di Gedung DPRD Kota Bukittinggi.

Related posts