MINANGKABAUNEWS.COM, BUKITTINGGI – Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-10 kalinya atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Sumatra Barat (Sumbar).
WTP tersebut diberikan Kepala BPK RI perwakilan Sumbar, Arif Agus, kepada Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar dan Ketua DPRD Beny Yusrial, didampingi Sekdako Martias Wanto, Assisten III, Syafnir, Sekretaris DPRD, Inspektur dan sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemko Bukittinggi lainnya, di Kantor BPK RI perwakilan Sumbar Padang, Rabu (17/5/2023).
Wali Kota Bukittinggi Erman Safar, menyampaikan terimakasih kepada BPK RI perwakilan Sumbar yang telah memberikan penilaian atas LHP LKPD tahun anggaran 2022 dengan opini WTP untuk yang ke-10 kalinya secara berturut-turut.
“Atas nama Pemerintah Daerah, kami mengucapkan terimakasih kepada BPK RI perwakilan Sumbar. Ini merupakan WTP ke-10 yang diraih Kota Bukittinggi secara berturut- turut,” kata Erman.
Wako Erman juga mengapresiasi kerjasama, sinergi dan kesungguhan antara eksekutif dan legislatif guna mewujudkan anggaran yang baik, akuntabel dan transparan. Selain itu, wali kota juga berterima kasih pada segenap jajaran Pemko Bukittinggi.
“Mendapatkan opini WTP bukan perkara mudah. Butuh konsistensi, kebersamaan, tata kelola keuangan yang baik, serta kesungguhan untuk mengikuti aturan- aturan yang berlaku. Inipun harus dilakukan semua jajaran. Alhamdulillah ini bisa kita lakukan dan buktinya, kita Bukittinggi kembali mendapat opini WTP,” jelas Erman Safar.
Ketua DPRD Bukittinggi Beny Yusrial, mengapresiasi kinerja Pemko Bukittinggi yang telah sepuluh kali meraih WTP secara berturut-turut dari BPK RI perwakilan Sumbar. Alhamdulilah, atas nama Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi bersyukur dan mengucapkan terimakasih, karena berdasarkan penilaian BPK perwakilan Provinsi Sumbar, Kota Bukittinggi kembali mendapatkan opini WTP untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut.
“Tentunya kami dari legislatif, akan tetap bersinergi dengan Pemko Bukittinggi dalam menciptakan pemerintahan dan tata kelola keuangan yang maksimal. Hal tersebut tentu akan diwujudkan dengan lebih memaksimalkan fungsi penganggaran dan pengawasan serta legislasi,” ungkap Beny.
Sementara itu, Kepala BPK RI perwakilan Sumbar Arif Agus, dalam sambutannya bahwa pola pemeriksaan mengacu pada kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, efektifitas sistem pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kita berharap pengelolaan keuangan pemerintah daerah akan terus membaik kdepannya,” tutup Arif Agus. (*)
