Pemko Bukittinggi Serahkan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 2023

  • Whatsapp

MINANGKABAUNEWS.COM, BUKITTINGGI -Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi bersama DPRD melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) menggelar peresmian secara simbolis dan peletakan batu pertama bantuan sosial (bansos) perbaikan RTLH Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023, bertempat di SDN 03 Pakan Labuah, Selasa (13/6/2023).

Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, menyampaikan, kegiatan ini merupakan kegiatan prioritas Pemko Bukittinggi dalam pemenuhan kebutuhan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Read More

“Kita berharap dengan adanya kegiatan bantuan sosial perbaikan RTLH ini dapat memberikan manfaat yang besar, terutama dalam memenuhi kebutuhan rumah yang layak untuk keluarga serta diharapkan akan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam pemulihan ekonomi,” harapnya.

Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Beny Yusrial menyampaikan permasalahan RTLH merupakan perkara serius, karena identik dengan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang rendah, bagaimana penghuni mau sehat, jika kondisi struktur bangunan rumahnya sudah tidak aman, ventilasi atau
pencahayaan buruk, atau rumah yang tidak memiliki kamar mandi atau wc sama sekali.

Kepala Dinas Perkim, Rahmat, A.E, menyampaikan kegiatan perbaikan RTLH ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia menjelaskan, besaran bantuan sosial berupa uang yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 dengan total anggaran sebesar Rp3,1 miliar, untuk perbaikan kualitas atau pembangunan baru.

“Saat ini kegiatan perbaikan RTLH untuk 98 unit rumah yang tersebar hampir di seluruh kelurahan yang ada di Kota Bukittinggi,” ungkap Rahmat.

Penyerahan bantuan sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2023. 

Ia menambahkan, bantuan RTLH adalah pemberian bantuan pembangunan perbaikan rumah yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dinyatakan memenuhi kriteria rumah tidak layak huni dengan menggunakan sumber dana dari APBD Kota Bukittinggi dan sumber dana lainnya yang sah. (IKP Diskominfo)


Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Minangkabaunews.com tidak terlibat dalam materi konten ini.

Related posts