MINANGKABAUNEWS.COM, PAYAKUMBUH – Pemerintah Kota Payakumbuh memperkuat pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah melalui rapat monitoring dan evaluasi (monev) Triwulan I Tahun 2026. Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Zulmaeta.
Rapat monev tersebut digelar selama tiga hari, mulai Rabu (8/4/2026) hingga Jumat (10/4/2026), di Balaikota Payakumbuh. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengikuti kegiatan ini sesuai lingkup koordinasi masing-masing asisten sekretariat daerah.
Kegiatan dibagi ke dalam tiga sesi, mencakup OPD di bawah Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, serta Asisten III Bidang Administrasi Umum.
Fokus utama pembahasan meliputi evaluasi capaian realisasi fisik dan keuangan program hingga akhir Maret 2026. Selain itu, rapat juga menelaah proses penginputan Rencana Umum Pengadaan melalui Sistem Informasi RUP (SiRUP).
Dalam forum tersebut, OPD turut memaparkan realisasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN) serta pelibatan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam pengadaan barang dan jasa. Hal ini dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Berbagai program strategis nasional juga menjadi perhatian, seperti fasilitasi pembentukan Koperasi Merah Putih, pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), Program Sejuta Rumah, serta penanganan kelangkaan pupuk dan bahan bakar minyak.
Di sisi lain, program prioritas daerah yang dibahas mencakup pembangunan dan revitalisasi pasar, peningkatan layanan Rumah Sakit Adnan WD, serta rencana pengadaan transportasi publik ramah lingkungan.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Nofriwandi, menegaskan pentingnya konsistensi dan koordinasi antar-OPD dalam pelaksanaan program. Ia meminta seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti hasil evaluasi.
“Seluruh OPD harus mempercepat realisasi kegiatan dan memastikan pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Nofriwandi dalam rapat tersebut.
Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Yasrizal, menekankan peran aktif OPD dalam mendukung program strategis nasional. Ia juga meminta penguatan pengawasan distribusi BBM melalui monitoring SPBU.
Asisten III Bidang Administrasi Umum, Ifon Satria Can, menyebut monev sebagai instrumen pengendalian agar program berjalan efektif dan tepat sasaran. Ia juga menekankan pentingnya akurasi data dalam sistem SiRUP.
Sejumlah kendala turut mengemuka dalam rapat, antara lain keterlambatan pelaksanaan, kelengkapan administrasi, serta optimalisasi sistem pengadaan digital. Pemko berharap monev ini mampu meningkatkan kinerja OPD dan mempercepat capaian pembangunan 2026. (akg)
