MINANGKABAUNEWS, SOLOK – Bakal dihapusnya keberadaan pegawai kontrak dan tenaga honor disetiap daerah, menimbulkan kepanikan dan keresahan.
Jika penghapusan pegawai kontrak dan tenaga honor terjadi, akan menimbulkan dampak pada sosial dan ekonomi di daerah setempat.
Kran pengangguran bakal bertambah dan mengalami kenaikan, ini tentu akan menyulitkan pemerintah daerah setempat.
Antisipasi ini, Pemerintah Daerah Kota Solok lakukan pemindahan pegawai kontrak dan tenaga honor ke instansi yang sesuai dengan pendidikan masing-masing.
Di buka Wakil Walikota Solok Ramadhani Kirana Putra, Selasa (3/1/2023), di SMPN 5 Kota Solok, BPKSDM Kota Solok gelar sosialisasi pemindahan tenaga honor dan pegawai kontrak sesuai pendidikannya.
Menurut Wawako, saat ini jumlah tenaga honor dan pegawai kontrak cukup banyak, jika keberadaan mereka benar-benar dihapus oleh pemerintah pusat, akan menimbulkan masalah baru bagi pemdako Solok.
Pasalnya, kata Dhani, yang diangkat menjadi ASN dan PPPK oleh pemerintah pusat hanya untuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.
“Saat ini yang berpeluang besar diangkat menjadi ASN dan PPPK hanya untuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Karena itu, setiap tenaga honor dan kontrak dengan latar belakang ijazah pendidik dan kesehatan akan dikembalikan pada dinas pendidikan dan dinas kesehatan” kata Dhani.
Tapi, sebut Dhani, Pemerintah Daerah Kota Solok tidak akan tinggal diam dengan kebijakan pemerintah pusat terkait dihapuskannya tenaga honor dan kontrak disetiap instansi pemerintah.
“Kami akan terus memperjuangkan keberadaan tenaga honor dan kontrak ini, agar status mereka diakui dan diangkat menjadi ASN dan PPPK. Kami berharap akan ada perubahan regulasi di pemerintah pusat” tuturnya.***
