Penandatanganan Nota Persetujuan Oleh Ketua, Wakil Ketua DPRD dan Wawako Bukittinggi

  • Whatsapp

MINANGKABAUNEWS.COM, BUKITTINGGI – Komisi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi setelah melalui beberapa kali persidangan, pada hari ini membacakan tanggapan tentang Rancangan Peraturan daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi tahun 2021-2026. Pandangan dari tiga Komisi yang ada di DPRD mendukung sepenuhnya RPJMD yang sudah di susun oleh Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi. Rabu (4/8/2021).

Dengan rencana pembangunan yang disampaikan oleh Pemko Bukittinggi yakni, akan menjadikan Bukittinggi Hebat berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandikan Kitabullah (ABS- SBK) dan berbagai sektor didukung sepenuhnya oleh DPRD Kota Bukitinggi.

Read More

Secara aklamasi, sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bukittinggi Herman Sofyan, semua angggota dewan menyetujui sepenuhnyan Ranperda RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2021-2026 tersebut.

Setelah disahkan Ranperda tersebut langsung dilakukan penandatanganan Nota Persetujuan oleh Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Herman Sofyan, Wakil Ketua DPRD, Nur Hasra dan Wakil Walikota, Marfendi.

Dalam sambutannya, Marfendi menyampaikan, banyak musibah yang dihadapi hari ini dan tidak ada lagi yang bisa kita isi. RPJMD yang dibuat bisa berjalan seandainya kondisi itu kondisi normal. Tapi kalau seperti ini juga kondisinya, wallahualam akan bisa tercapai.

Ia menyampaikan, sesungguhnya jika dilakukan bersama, maka di balik kesusahan itu ada kemudahan, semoga Allah carikan jalan keluarnya dari musibah yang dihadapi ini, walaupun dalam kondisi sulit.

Atas nama Pemeritah Kota Bukittinggi, Marfendi mengucapkan, ribuan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Bukittinggi, khususnya Pansus RPJMD kota Bukittinggi tahun 2021-2026 yang telah menyelesaikan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah kota Bukittinggi dengan suasana kekeluargaan dan kehangatan.

Marfendi mengatakan, RPJMD merupakan dokumen strategis dalam memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam melaksanakan program pembangunan tersebut yang merupakan penjabaran dari visi misi dan program Walikota dan Wakil Wali Kota.

“Pembangunan daerah Kota Bukittinggi merupakan salah satu agenda prioritas Pemerintah daerah yang harus diselesaikan tepat waktu. Karena, sesuai dengan peraturan perundang-undangan penetapan peraturan daerah RPJMD dilakukan paling lama 6 bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Apabila penetapan RPJMD ini tidak dilaksanakan tepat waktu, maka akan ada konsekuensi berupa sanksi administratif bagi penyelenggara Pemerintah daerah,” terangnya.

Marfendi lebih lanjut mengatakan, Penyusunan rancangan awal RPJMD ini dilanjutkan dengan konsultasi dengan Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang bertujuan menghimpun saran dan masukan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dilanjutkan dengan menyusun rancangan melalui penyempurnaan rancangan awal berdasarkan saran masukan Pemprov. Sumbar.

“Insya Allah dalam berapa hari ini ke depan, kita akan langsung menyampaikan RPJMD ini kepada gubernur Sumbar beserta dengan kelengkapan persyaratan evaluasinya dan kita berharap proses evaluasi Gubernur dapat berjalan lancar dan dapat diselesaikan dengan tepat waktu,” tutup Marfendi mengakhiri.

Related posts