MINANGKABAUNEWS.com, JAKARTA — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, memperoleh mandat untuk memimpin sidang pemilihan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) periode 2025–2029. Kepercayaan itu diberikan dalam Musyawarah Nasional (Munas) VII APPSI di Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Mahyeldi tidak bertugas sendirian. Ia didampingi dua koleganya: Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang, dan Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo.
Usulan penunjukan Mahyeldi sebagai pimpinan sidang berasal dari Ketua Dewan Pakar APPSI, Prof. Ryaas Rasyid. Menurutnya, diperlukan figur yang berpengalaman dan berintegritas untuk memandu proses pemilihan.
“Dewan pakar mengusulkan agar sidang dipimpin oleh gubernur dua periode yang telah paham dinamika organisasi,” kata Ryaas Rasyid.
Usul itu disambut riuh peserta sidang dengan seruan, “Setuju!”
Dengan mandat itu, trio gubernur tersebut memimpin dua agenda utama: penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus lama dan pemilihan Ketua Umum APPSI 2025–2029.
Dalam suasana kondusif dan penuh kebersamaan, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, akhirnya terpilih secara aklamasi. Ia menggantikan Gubernur Jambi, Al Haris, yang telah menyelesaikan masa jabatannya.
Sebelum menutup sidang, Mahyeldi menyampaikan keputusan forum bahwa penyusunan tim formatur diserahkan sepenuhnya kepada Rudy Mas’ud. Waktu yang diberikan paling lambat satu bulan setelah Munas berakhir.
“Kita sepakati, tim formatur lima orang penentuannya diserahkan kepada Ketua Umum terpilih. Masa penyusunan kepengurusan baru paling lambat satu bulan,” tegas Mahyeldi.
Ia pun menyampaikan selamat dan harapan agar kepemimpinan baru itu membuat APPSI semakin solid dan berdaya.
“Alhamdulillah, Munas berjalan lancar dan penuh semangat kebersamaan. Selamat untuk Pak Rudy Mas’ud. Semoga kepemimpinannya dapat mengokohkan peran APPSI dalam mencari solusi atas berbagai persoalan bangsa,” ujarnya.
Mahyeldi menegaskan, APPSI harus menjadi ruang sinergi antarpemerintah provinsi dan dengan pemerintah pusat. Tujuannya: memperkuat tata kelola pemerintahan dan mempercepat pembangunan berkeadilan di seluruh Indonesia.
