MINANGKABAUNEWS.com, PADANG – Sekretaris Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Affandi Affan, menyebut tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, sebagai fitnah yang mencederai akal sehat dan tidak berdasar. Menurutnya, isu tersebut tidak hanya mengabaikan fakta hukum, tetapi juga mengesampingkan jasa besar Jokowi selama dua periode memimpin negeri ini.
“Universitas Gadjah Mada (UGM) sudah menegaskan bahwa beliau adalah lulusan sah. Ijazah asli juga berada di tangan beliau,” ujar Affandi saat diwawancarai Antara, Rabu (16/4/2025).
Affandi juga menegaskan bahwa Jokowi merupakan pemimpin yang terbukti bekerja nyata. Ia menyoroti berbagai capaian seperti pembangunan infrastruktur besar-besaran, konektivitas antardaerah yang meningkat, serta berbagai program sosial seperti Kartu Prakerja dan bansos digital.
“Beliau adalah sosok negarawan yang layak dihormati, bukan dihantam dengan fitnah murahan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Pemuda Muhammadiyah menyatakan dukungan terhadap penegakan hukum terhadap penyebar hoaks dan informasi menyesatkan, khususnya yang menyerang kehormatan mantan kepala negara. Affandi mengajak masyarakat untuk dewasa dalam berpolitik dan tidak mengumbar kebencian yang berujung pada penyebaran kebohongan.
“Bangsa ini butuh energi positif untuk membangun, bukan dirusak oleh narasi palsu,” tambahnya.
Ia juga mendorong generasi muda menjadi agen kebenaran dengan memperkuat literasi media dan menjaga martabat demokrasi.
“Kritik boleh dan perlu, tapi harus berdasar fakta, bukan kebohongan yang merusak karakter,” pungkasnya.
Respons Kritis dari Mantan Ketua PWPM Sumbar
Pernyataan Affandi ini ternyata memantik respons dari mantan Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Sumatera Barat periode 1998–2002, Buya Ki Jal Atri Tanjung. Ia menyatakan kesedihannya atas pernyataan Affandi dan berharap tidak ada “udang di balik bakwan” dalam sikap tersebut.
“Saya merasa sedih dan kecewa terhadap pernyataan itu. Semoga tidak ada motif tersembunyi di baliknya,” ujarnya.
Ki Jal juga mengkritisi arah kaderisasi Pemuda Muhammadiyah saat ini. Menurutnya, Muhammadiyah sebagai organisasi besar harus lebih berhati-hati dalam membina kader agar tidak lepas kendali dan terjebak dalam tarik-menarik kekuasaan.
“Harus ada langkah serius untuk ‘menternak’ kader agar jinak, karena kalau dibiarkan mencari makan secara liar, akhirnya bisa buas seperti ini,” katanya.
Ia menambahkan, Muhammadiyah harus mewaspadai lahirnya kader dengan pendekatan “proposal” yang lebih berorientasi pada keuntungan pribadi ketimbang visi keumatan. Ia mengingatkan agar Pemuda Muhammadiyah tidak terjebak pada hegemoni kekuasaan yang bisa mencoreng prinsip-prinsip independensi gerakan.
