MINANGKABAUNEWS.com, ARTIKEL — Ada yang berbeda di pagi itu. Selasa, 2 Juni 2026, Presiden Prabowo Subianto tiba-tiba muncul di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Palmerah, Jakarta Barat. Tak hanya sekadar inspeksi, ia langsung memakai hair net dan sarung tangan, lalu menyusuri setiap sudut dapur. Dari rumah kaca tempat sayuran dan ikan dipanen, ruang memasak, hingga pengemasan—semua diperiksa tanpa terkecuali.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, yang baru pulang dari ibadah haji sehari sebelumnya, mendampingi dengan napas memburu. Tapi Presiden belum selesai. Ia langsung menuju SMPN 111 Jakarta, duduk di kursi kayu sempit, berdoa bersama para siswa, lalu menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sama persis dari kotak bekal mereka: nasi putih, lauk, sayur, dan sebuah jeruk.
Malam harinya, kejutan datang. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan dari Kompleks Istana: Dadan Hindayana dan dua wakilnya, Sony Sonjaya serta Lodewyk Pusung, resmi diberhentikan. Sebagai gantinya, Presiden menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Pergantian itu terjadi hanya dalam hitungan jam setelah kunjungan mendadak Presiden.
Namun, babak selanjutnya lebih mencengangkan. Rabu dini hari pukul 02.00 WIB, Kejaksaan Agung menggerebek kantor BGN. Di saat yang sama, Dadan, Sony, dan Lodewyk dijemput paksa dari lokasi berbeda untuk diperiksa. Sore harinya, ketiganya keluar dari Gedung Bundar Kejagung dengan rompi merah muda, diborgol, tanpa sepatah kata pun—langsung digiring ke mobil tahanan di depan puluhan wartawan. Hari itu juga, mereka ditetapkan sebagai tersangka.
Bukan Sekadar Operasi Dadakan
Pemerintah mengungkapkan bahwa pencopotan ini bukan reaksi instan, melainkan puncak dari hampir 1,5 tahun pemantauan ketat. Hasil evaluasi menunjukkan pelanggaran serius: SOP yang diabaikan, tata kelola yang lemah, hingga kualitas makanan yang merosot. Tapi sinyal sebenarnya sudah lama berdentang. Sejak 2025, media sosial dibanjiri keluhan orang tua murid soal porsi minim dan menu tak layak. Ombudsman bahkan pada September 2025 sudah melaporkan empat potensi maladministrasi, termasuk maraknya keracunan massal dan afiliasi yayasan mitra dengan jaringan politik. Sayangnya, alarm itu baru benar-benar berbunyi nyaring setelah Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman melakukan inspeksi mendadak pada Mei 2026 dan menemukan kondisi dapur SPPG yang “jauh dari standar.”
Pidato yang Menggetarkan 12 Ribu Mitra
Siang harinya, Rabu 3 Juni, Prabowo naik panggung di Sentul International Convention Center, Bogor. Di hadapan 12.173 peserta—kepala SPPG, mitra MBG dari seluruh Indonesia—ia tak membawa pidato panjang. Ia membawa dua piring ayam goreng.
“Yang satu dipotong delapan bagian, yang satu 14 bagian,” ujarnya sambil mengacungkan kedua piring. “Saya minta 10 perwakilan SPPG ke sini. Potong lebih dari 14? Dosa! Berapa juta anak Indonesia akan kecewa?” Ruangan membisu. Lalu Presiden melanjutkan: telur jangan dibuat dadar karena bisa dicampur tepung. “Harus diceplok atau direbus, biar kelihatan utuh. Ada emak di belakang bilang ‘enggak pak’, berarti kemarin iya, ya?” tawanya disambut riuh tapi tegang.
Di momen itulah Prabowo secara eksplisit menyebut pencopotan Dadan dan mewanti-wanti seluruh mitra: “Jangan coba-coba menyeleweng, menyimpang, apalagi korupsi. Program ini untuk anak bangsa!”
Kejagung Buka Tabir Modus Korupsi Miliaran Rupiah per Hari
Belakangan, Kejagung mengungkap fakta yang lebih mencengangkan. Modus utamanya: penunjukan yayasan mitra SPPG yang tak memenuhi syarat dan terbukti terafiliasi langsung dengan petinggi BGN. Yayasan-sekolah yang seharusnya menjadi pengelola justru digantikan yayasan “kaki tangan” yang dirancang untuk meraup keuntungan pribadi—hingga miliaran rupiah per hari. Di tengah lonjakan anggaran MBG dari Rp85,27 triliun (2025) menjadi Rp268 triliun (2026), praktik ini bukan lagi anomali kecil, melainkan kegagalan pengawasan sistemik. Kejagung juga menemukan penggelembungan harga (mark-up) pengadaan motor listrik dan sepatu dengan kerugian negara sekitar Rp1 triliun, plus indikasi jual-beli titik lokasi dapur SPPG.
Tapi… Apakah Ini Cukup?
Prabowo telah bertindak cepat dalam 48 jam: mengganti tiga pimpinan BGN sekaligus, mengonsolidasi 12 ribu mitra, memberi peringatan keras, dan membiarkan hukum berjalan. Ini sinyal koreksi luar biasa kuat. Namun, penggantian orang di puncak tak otomatis menutup celah struktural yang membiarkan yayasan afiliasi lolos verifikasi selama setahun lebih. Momentum ini harus dilanjutkan dengan reformasi mekanisme pengawasan, transparansi verifikasi mitra, dan sistem umpan balik yang benar-benar sampai ke atas. Karena yang dipertaruhkan bukan sekadar anggaran, melainkan masa depan gizi jutaan anak Indonesia. Dan rakyat kini menunggu langkah berikutnya.
