MINANGKABAUNEWS.COM, SAWAHLUNTO – Terkait kasus bunuh diri dua siswa SMPN di Sawahlunto, Sumatera Barat menimbulkan keprihatinan mendalam dan mempertanyakan predikat Kota Layak Anak yang disandang kota Sawahlunto.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa masih ada kelemahan dalam sistem perlindungan anak, terutama dalam hal deteksi dini dan pendampingan psikologis terhadap anak.
Pemerhati pendidikan dan tokoh masyarakat menilai bahwa program Kota Layak Anak harus dievaluasi menyeluruh dan tidak hanya fokus pada pencapaian administratif saja. Mereka menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan bagi anak-anak.
Kepada awak media, Idrayeni SE, anggota legislatif Kota Sawahlunto dari partai Demokrat, mengaku sangat menyayangkan dan turut prihatin dengan kejadian ini. Beliau berharap Pemerintah kota Sawahlunto gerak cepat untuk mengantisipasi agar kejadian ini tidak terulang lagi.
Idrayeni menyarankan beberapa langkah preventif, yaitu Sekolah atau Guru BK sebagai fasilitator pengembangan bakat dan minat, serta penumbuh karakter anak melalui kegiatan sekolah.
Pemerintah Daerah menggiatkan subuh berjamaah, maghrib mengaji, pengawasan jam malam oleh Satpol PP seperti program Ali Yusuf almarhum.
Sekolah juga Mengaktifkan kegiatan ekstrakurikuler untuk mengurangi waktu anak bermain gadget.
Dinas PPA dan Pendidikan Pendampingan psikologis bagi anak-anak yang terdampak masalah. Serta Kepolisian melakukan Sosialisasi tentang kenakalan remaja.
Penguatan Agama Memperkuat sisi agama anak-anak, tetapi tidak dengan cara yang kaku atau menghakimi.
Kerja Sama Seluruh komponen (pemerintah daerah, DPRD, dinas terkait, orang tua) harus bekerja sama secara ekstra untuk mewujudkan kota layak anak.
Selain itu, perlu juga dilakukan Screening Kesehatan Dinas kesehatan melakukan screening untuk mendeteksi masalah pada anak-anak, dan hasilnya ditindaklanjuti oleh guru BK.
Pemerintah daerah memberikan pendampingan psikologis kepada anak-anak yang membutuhkan, termasuk korban.
Dinas terkait harus memberikan informasi yang terbuka (tetapi tidak vulgar) kepada sekolah mengenai kasus-kasus yang berkembang terkait anak-anak seperti (Fisikis, LGBT, psikis) agar sekolah dapat memberikan pendampingan.
Masyarakat berharap tanggung jawab semua pihak, terutama pemerintah kota Sawahlunto, untuk meningkatkan perlindungan anak dan mencegah kejadian serupa di masa depan.
Seharusnya Pemerintah Daerah harus memiliki Program tersendiri terkait masalah anak Jangan hanya melamun. Contohlah Pemimpin pemimpin sebelumnya seperti H. Amran Nur dan Aliyusuf. (atra)
