Oleh: Revi Marta Dasta
(Ketua Aliansi Nusantara Sumatera Barat)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas presiden Prabowo Subianto telah menjadi buah bibir dimasyarakat. Program unggulan tersebut berdampak sangat siginifikan bagi masyarakat. Pertama, anak-anak sekolah mulai dari TK, SD, SLTP dan SLTA telah mendapatkan makanan bergizi setiap hari. Target program MBG pada akhir tahun 2025 adalah 82,9 juta penerima manfaat. Kehadiran program ini dinilai mampu meningkatkan semangat belajar sekaligus menjaga asupan gizi seimbang anak sekolah sehingga diharapkan anak-anak akan mendapatkan prestasi disekolahnya. Di berbagai sekolah mereka bergembira dan selalu menunggu MBG ini datang setiap harinya. Kemudian orang tua siswa juga tidak khawatir dengan sarapan atau makanan anaknya di sekolah karena sudah dijamin pemerintah. MBG juga menyasar ibu hamil dan ibu menyusui yang bertujuan mencegah stunting sejak dini.
Kedua, MBG telah mampu merekrut sejumlah tenaga kerja dari masyarakat setempat yang dekat dengan lokasi dapur. Sebanyak 50 orang relawan MBG per dapur telah mendapatkan pekerjaan yang terhindar dari pengangguran. Jika satu relawan memiliki 3 orang keluarga, maka masyarakat yang menerima manfaat sebanyak 200 orang untuk satu dapur. Sementara target pemerintah menargertkan MBG 30.000 dapur/SPPG yang beroperasi di seluruh Indonesia, sehingga masyarakat yang tersasar program ini sebanyak 6 juta orang.
Ketiga, terjadi lonjakan pembelian bahan baku untuk program MBG yang terdiri dari Sembilan bahan pokoh masyarakat (sembako). Bahkan program MBG telah membuat petani, pekebun dan peternak dan supliyer sangat bergembira. Roda pereknomian masyarakat menggeliat tajam dari hari per hari, karena kebutuhan bahan baku di dapur MBG terjadi setiap hari.
Keempat, kemandirian pangan masyarakat terbangun dengan sendirinya, karena kehadiran MBG terdapat kelangkaan bahan-bahan pangan terutama di Sumatera Barat. Begitu juga buah-buahan dan sayuran seperti di sekitaran Alahan Panjang Kabupaten telah mengalami permintaan tajam stroberi dan buah-buahan lainnya. Akibatnya petani semakin semangat untuk kembali membenahi kebun mereka karena permintaan yang selalu meningkat. Lahan-lahan yang selama ini belum tergarap sekarang mulai digarap petani terutama untuk mencukupi kebutuhan buah dan sayur.
Kelima, pengusaha lokal ikut menggeliat dengan menaruh investasi untuk membangun dapur. Dengan dana yang dikeluarkan lebih kurang Rp. 1 milyar para pemodal ini mampu mengembalikan modal paling lama 1 tahun. Selebihnya para pemodal akan menikmati keuntungan dari dapur yang sudah disediakan oleh pemerintah.
Lindungi Rakyat dari Kelaparan
Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah mengusung Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Visi itu akan diwujudkan dengan 8 misi yang disebut Asta Cita. Salah satu Asta Cita tersebut yakni memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah kesempatan mengatakan bahwa kewajiban pertama sebuah pemerintahan adalah melindungi rakyatnya dari kelaparan, kemiskinan, dan kesengsaraan akibat lingkungan yang menantang. Untuk itu melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, pemerintah menetapkan pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang tugasnya meliputi pemenuhan gizi nasional. Program MBG merupakan bagian dari upaya dalam pemenuhan tugas dan fungsi BGN ini.
Dalam pelaksanaannya, MBG bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stunting di Indonesia, sekaligus mendukung tumbuh kembang anak-anak, kesehatan ibu hamil dan ibu menyusui, serta meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air. Program prioritas pemerintah MBG ini terbukti tak hanya meningkatkan gizi penerima manfaat, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah rata-rata satu SPPG mengelola dana sekitar Rp10 miliar per tahun. Dari jumlah itu, 85 persen digunakan untuk membeli bahan baku, dengan 95 persen di antaranya berasal dari sektor pertanian.
Namun pelaksanaan program MBG tak lepas dari sorotan publik setelah munculnya kasus keracunan di beberapa daerah. Namun kejadian seperti itu perlu dicari akar persoalannya, dan tidak bisa disalahkan sepenuhnya SPPG. Untuk itu keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada pemerintah dan mitra maupun suplayer penyedia bahan baku, tetapi juga pada sinergi antara sekolah dan orang tua. Kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan program MBG agar benar-benar berjalan sesuai tujuan awalnya, yaitu memperbaiki status gizi siswa dan masyarakat.
