MINANGKABAUNEWS.com, PESISIR SELATAN -Kemarahan seorang anggota parlemen meledak saat menyaksikan langsung kondisi mengecewakan di lapangan. Rahmat Saleh dari Komisi IV DPR RI tak kuasa menyembunyikan kekecewaannya ketika meninjau proyek irigasi yang seharusnya sudah rampung, namun kenyataannya masih terlantar begitu saja.
Hari Senin kemarin (15/12/2025), politisi tersebut berkeliling memeriksa 10 lokasi irigasi tersier di Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan. Yang ditemukannya sungguh memprihatinkan—mayoritas pekerjaan belum menunjukkan kemajuan berarti, padahal tahun anggaran tinggal menghitung hari.
“Ini benar-benar ironis. Irigasi tersier itu urat nadi bagi petani sawah kita,” ucap Rahmat dengan nada prihatin. Dia menjelaskan, saluran tersebut berperan krusial mengalirkan air langsung ke hamparan sawah, sehingga setiap keterlambatan akan mengacaukan siklus tanam dan berujung pada kerugian panen.
Bagi Rahmat, masalah ini bukan sekadar keterlambatan administratif, melainkan ancaman nyata terhadap kehidupan ekonomi para petani. “Untuk apa irigasi dibangun kalau ujung-ujungnya mangkrak seperti ini? Yang rugi kan petani kita,” tegasnya.
Proyek yang kini terbengkalai tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera Barat. Instansi inilah yang sepatutnya memastikan semua berjalan tepat waktu dan sesuai rencana.
Lebih mengejutkan lagi, Rahmat membongkar fakta bahwa sebenarnya ada 20 titik irigasi tersier yang telah diperjuangkannya, tersebar di Pesisir Selatan dan Dharmasraya. Kesemuanya dikerjakan langsung oleh BWS, namun hingga pertengahan Desember ini, hasilnya masih jauh panggang dari api.
“Bagaimana petani mau menggunakan kalau kondisinya begini? Padahal ini sudah diusahakan dengan susah payah,” keluhnya.
Menurutnya, ada yang salah dalam sistem perencanaan dan pengawasan proyek. Evaluasi menyeluruh mutlak diperlukan supaya kejadian serupa tak terulang di masa mendatang.
“Anggaran hampir habis, tapi pekerjaan masih begini-begini saja. Sungguh menyedihkan melihat petani yang jadi korban dari ketidakberesan ini,” ujar Rahmat.
Politisi asal Sumatera Barat ini berjanji akan mengangkat permasalahan tersebut ke level pusat dan menuntut pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait.
“Kami akan desak agar ada percepatan penyelesaian dan kejelasan tanggung jawab. Irigasi ini harus benar-benar berfungsi mendongkrak produktivitas pertanian, bukan cuma jadi dokumen proyek yang cantik di atas kertas,” tandasnya dengan tegas.
