MINANGKABAUNEWS.com, PONTIANAK — Selama puluhan tahun, kisah pilu petani Indonesia nyaris tak berubah: saat panen harga jatuh, saat mau tanam pupuk sulit. Lahan sawah yang dulu warisan turun-temurun perlahan berpindah tangan. Petani berubah jadi buruh di lahannya sendiri. Tapi kini, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan membawa kabar yang berbeda—kabahagiaan mulai tumbuh kembali di desa-desa.
Berdiri di hadapan para petani di Sungai Raya, Kalimantan Barat, Jumat lalu, Zulhas—sapaan akrabnya—mengisahkan kembali luka lama yang ia dengar bertahun-tahun. “Dulu banyak petani punya sawah dan kebun, tapi lama-lama dijual karena rugi. Saat panen harga jatuh, waktu tanam pupuk sulit dicari. Akhirnya banyak yang terlilit utang,” ujarnya.
Tapi kemudian, pemerintah melakukan gebrakan. Reformasi pupuk dan gabah bukan lagi sekadar janji.
Zulhas menjelaskan, dulu petani harus menunggu izin berlapis—dari pemda hingga kementerian—hanya untuk mendapat pupuk bersubsidi. Rantai birokrasi yang panjang itu kini dipangkas habis. Lewat Perpres Nomor 6 Tahun 2025 yang disempurnakan dengan Perpres Nomor 113 Tahun 2025, distribusi pupuk langsung dikirim dari PT Pupuk Indonesia ke tangan petani terdaftar. “Sekarang pupuk harus tiba sebelum musim tanam. Mekanismenya dipermudah,” tegasnya.
Hasilnya? Penyerapan pupuk subsidi nasional melonjak. Dari sebelumnya hanya sekitar 6 juta ton, tahun 2026 pemerintah membidik angka 9,8 juta ton. Artinya, lebih banyak lahan yang bisa digarap, lebih banyak petani yang tak perlu pusing mencari pupak saat masa tanam tiba.
Tapi reformasi tak berhenti di situ. Masalah klasik harga gabah yang tak menentu juga mendapat sentuhan berani. Pemerintah kini mewajibkan Perum Bulog membeli gabah petani minimal Rp6.500 per kilogram. “Bahkan di lapangan ada yang mencapai Rp7.000,” kata Zulhas dengan nada optimis. Angka itu jauh di atas masa lalu, ketika petani kerap menelan pil pahit harga jauh di bawah standar hanya karena soal kadar air atau kualitas.
Dan ada lagi kabar menggembirakan: pemerintah memperkuat koperasi desa (Kopdes) untuk menyerap hasil pertanian dan perikanan saat harga pasar jatuh. “Nanti koperasi desa akan membeli hasil pertanian atau perikanan masyarakat jika harga di pasar turun. Ini untuk menjaga keuntungan tetap dinikmati petani,” ujarnya. Tak ada lagi ketergantungan pada tengkulak yang kerap mematok harga seenaknya.
Zulhas pun tak lupa memberi apresiasi kepada PT Pupuk Indonesia yang dinilai berhasil mempercepat distribusi pasca-reformasi. Semua kebijakan ini, menurutnya, adalah bagian dari upaya besar pemerintah membangun ketahanan pangan nasional sekaligus mengembalikan senyum di wajah petani.
“Mereka dulu menjual sawah karena rugi. Kini, kami pastikan petani bisa hidup layak dari hasil keringatnya sendiri,” pungkas Zulhas.
