MINANGKABAUNEWS.com, LIMA PULUH KOTA — Suasana hangat menyelimuti rumah dinas Bupati Lima Puluh Kota, Selasa sore (24/2/2026). Di balik pintu tertutup, dua nahkoda pemerintahan Sumatera Barat duduk berhadapan. Bukan sekadar temu kangen, Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Bupati Safni tengah merancang strategi besar: menyatukan peta jalan pembangunan 2026.
Pertemuan yang sudah diimpikan hampir setahun ini akhirnya terwujud. Di ruangan itu, alunan diskusi mengalir deras membahas berbagai persoalan yang membelit daerah. Dari kemacetan di Kelok 9 yang setiap tahun menjadi momok pemudik, hingga nasib petani gambir yang kerap terpuruk saat harga anjlok.
“Kita sedang menjahit kembali benang-benang pembangunan yang mungkin sempat renggang,” ujar Mahyeldi dengan nada bersemangat.
Pria yang akrab disapa Buya itu menekankan, rapat koordinasi ini bukan sekadar agenda seremonial. Lebih dari itu, forum ini menjadi ruang untuk menyelaraskan detak jantung pembangunan antara provinsi dan kabupaten.
Harau dan Gambir: Dua Mutiara yang Harus Bersinar
Mata Mahyeldi berbinar saat menyebut nama Harau. Tebing-tebing raksasa yang menjulang itu, katanya, adalah aset mahal yang harus dikelola dengan hati-hati. Kawasan strategis pariwisata provinsi itu kini tengah dipersiapkan untuk menyapa lebih banyak mata dunia.
Namun bukan hanya keindahan alam yang menjadi perbincangan. Komoditas gambir, si emas hitam dari Lima Puluh Kota, juga mendapat sorotan tajam. Mahyeldi punya mimpi besar: tak ada lagi petani yang menjual gambir mentah dengan harga murah.
“Bayangkan kalau gambir kita bisa diolah menjadi katekin, produk bernilai jual tinggi. Inilah hilirisasi yang sejalan dengan visi nasional. Petani kita harus menikmati nilai tambah, bukan sekadar jadi penonton,” tegasnya dengan nada optimistis.
Safni: Kita Butuh Bimbingan, Bukan Birokrasi
Di sudut ruangan, Bupati Safni mengangguk-angguk. Perempuan yang baru beberapa bulan menjabat itu tak sungkan mengakui kebutuhan daerahnya. Sebagai pemimpin baru, dirinya dan wakil bupati butuh banyak arahan.
“Tidak akan pernah sukses kabupaten ini kalau nagari dan desa kita biarkan berjalan sendiri. Begitu pula provinsi, tak akan kokoh jika kabupaten kota tidak digandeng,” tutur Safni dengan mata berbinar.
Ia kemudian menyentil persoalan klasik yang kerap menghambat kemajuan: ketidakakuratan data. Seringkali, kebijakan pangan tak tepat sasaran karena angka di tingkat nagari berbeda dengan catatan penyuluh pertanian.
“Kalau komunikasi sudah nyambung dari nagari ke kabupaten, lalu ke provinsi, insyaallah semua kebijakan akan tepat mengenai sasaran. Ketimpangan data seperti ini harus kita hapus,” tambahnya.
Bukan Sekadar Rapat, Tapi Ikrar Kebersamaan
Menjelang sore bergulir, ruangan yang semula tegang dengan agenda padat berubah cair. Bukan hanya soal infrastruktur dan ekonomi, mereka juga bicara tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana menjelang arus mudik. Semua elemen harus siaga, karena keselamatan masyarakat adalah harga mati.
Mahyeldi mengingatkan, kunci dari semua ini adalah kekompakan. Kepala daerah, wakil, hingga sekretaris daerah harus seirama. Tak boleh ada nada sumbang dalam orkestrasi pembangunan.
Dari pertemuan itu, Lahir harapan baru: bahwa pembangunan 2026 bukan sekadar angka di atas kertas, tapi kerja nyata yang menyentuh nagari-nagari. Dua kepala daerah ini pulang dengan satu visi yang sama—membangun Sumbar dari kabupaten, merangkul semua dari provinsi. (adpsb/cen/bud)
