MINANGKABAUNEWS.com, PASAMAN – Anggota DPR RI Fraksi PKS, Rahmat Saleh, menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer, tenaga kontrak, dan K2 di lingkungan Pemkab Pasaman yang belum lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.
Aspirasi ini disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Pasaman, Nelfri Asfandi, kepada Rahmat Saleh.
“Alhamdulillah, aspirasi teman-teman tenaga kontrak yang belum lulus seleksi PPPK telah kita teruskan ke Komisi II DPR RI untuk ditindaklanjuti,” ujar Nelfri Asfandi pada Kamis (23/1).
Para tenaga honorer menyampaikan kekhawatiran mereka terkait rencana Pemkab Pasaman yang akan mengalihkan status mereka menjadi tenaga paruh waktu. Kebijakan ini dinilai tidak memberikan kepastian bagi masa depan mereka yang telah lama mengabdi.
Menanggapi hal tersebut, Rahmat Saleh menegaskan bahwa dirinya akan membawa persoalan ini ke tingkat nasional agar mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Ia berkomitmen memperjuangkan solusi bagi tenaga honorer dengan berkoordinasi langsung dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Insya Allah, kami akan mendorong agar formasi baru untuk seleksi PPPK bisa dibuka pada 2025. Upaya ini tentu akan melibatkan kerja sama dengan pemerintah daerah,” ujarnya.
Berdasarkan data BKPSDM Pemkab Pasaman, dari 1.445 peserta seleksi PPPK tahap I tahun 2024, hanya 613 orang yang dinyatakan lulus. Rinciannya meliputi 211 tenaga guru, 59 tenaga kesehatan, dan 343 tenaga teknis.
Sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh menegaskan bahwa ia akan mengangkat isu ini dalam rapat Komisi II DPR RI mendatang guna mencari solusi yang lebih adil bagi tenaga honorer di Pasaman.
