MINANGKABAUNEWS.com, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rahmat Saleh, mengusulkan agar pemerintah dan penyelenggara Pemilu mengkaji penerapan sistem pemungutan suara elektronik (e-voting) pada Pemilu 2029. Menurutnya, digitalisasi dalam Pemilu dapat meningkatkan efisiensi anggaran serta lebih sesuai dengan karakter pemilih yang didominasi oleh generasi Z dan milenial.
“Dengan proyeksi pemilih pada 2029 yang mayoritas berasal dari kalangan milenial dan Gen Z, sementara biaya penyelenggaraan Pemilu sangat besar—misalnya anggaran Bawaslu untuk Pilkada saja mencapai sekitar Rp8 triliun—perlu dipertimbangkan apakah sistem Pemilu kita bisa beralih ke model elektronik dan digital. Hal ini patut dikaji lebih lanjut sebagai bagian dari pembahasan tahapan ke depan,” ujar Rahmat Saleh dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan penyelenggara Pemilu di Gedung DPR, Senin (3/1/2025).
Seusai RDP, Rahmat menegaskan bahwa digitalisasi Pemilu berpotensi menekan angka golput. Namun, ia mengakui bahwa penerapan e-voting harus dikaji lebih dalam dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Polri.
“Dalam kehidupan sehari-hari, generasi muda sangat akrab dengan teknologi. Dengan sistem e-voting, diharapkan partisipasi pemilih meningkat. Meski demikian, aspek infrastruktur jaringan, keamanan siber, serta perlindungan data pemilih harus menjadi prioritas agar sistem ini tidak disalahgunakan atau rentan terhadap serangan siber,” jelasnya.
LIPI: E-Voting Bisa Diterapkan, Tapi Tidak Merata
Menanggapi usulan tersebut, peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Sri Yanuarti, menilai bahwa penerapan e-voting di Indonesia memungkinkan, tetapi tidak dapat diterapkan secara menyeluruh. Ia menyoroti perbedaan infrastruktur antarwilayah sebagai tantangan utama.
“Dengan kondisi geografis yang sangat beragam di Indonesia, sulit untuk menerapkan e-voting di seluruh daerah. Mungkin bisa dilakukan secara kombinasi—e-voting untuk wilayah perkotaan yang infrastrukturnya memadai, sementara daerah pedesaan atau terpencil tetap menggunakan sistem manual,” jelas Sri melalui
