MINANGKABAUNEWS.com, PADANG — Suasana haru dan apresiasi mewarnai Rapat Paripurna DPRD Sumatera Barat, Senin (20/7/2026). Di tengah tantangan ekonomi yang berat dan bencana yang menerjang, Pemerintah Provinsi Sumbar justru menorehkan prestasi membanggakan. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 resmi disetujui, sekaligus menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam membangun Sumbar yang lebih baik.
Gubernur Mahyeldi Ansharullah tak bisa menyembunyikan rasa syukurnya. Dengan penuh ketulusan, ia menyatakan bahwa seluruh masukan dan rekomendasi DPRD akan dijadikan cermin untuk introspeksi dan perbaikan. Bukan sekadar formalitas, pertanggungjawaban ini adalah wujud pengabdian kepada rakyat.
“Kami serius. Setiap catatan DPRD akan kami jadikan bahan evaluasi. Ini bukan akhir, tapi awal dari tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel,” ujar Mahyeldi dengan nada penuh harap.
Proses pembahasan yang dinamis, terbuka, dan kritis namun tetap bersahabat, mencerminkan kedewasaan politik yang patut dicontoh. Semangat kemitraan antara eksekutif dan legislatif benar-benar terpancar, menghasilkan kesepakatan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga menyentuh kepentingan masyarakat.
Dan kabar baiknya? Meskipun diguncang kebijakan efisiensi dari pusat lewat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta terjangan bencana hidrometeorologi di penghujung tahun, Pemprov Sumbar tetap berhasil mencatatkan realisasi pendapatan daerah yang fantastis—99,03 persen! Belanja daerah pun tercapai 94,59 persen. Lebih membanggakan lagi, untuk sekian kalinya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Sebuah capaian yang membuat dada para pemimpin daerah ini membusung.
Ketua DPRD, Muhidi, turut mengapresiasi kerja keras semua pihak. Dari 65 anggota dewan, 43 hadir dan lima berizin—kuorum tercapai, keputusan pun diambil dengan penuh tanggung jawab. DPRD mengakui bahwa meski banyak catatan penyempurnaan, secara keseluruhan kinerja keuangan daerah tahun 2025 dinilai “cukup baik” di tengah tekanan yang luar biasa.
Kini, Ranperda yang telah disepakati bersama ini akan segera dikirim ke Menteri Dalam Negeri untuk evaluasi akhir. Namun satu hal yang pasti: Sumbar telah membuktikan bahwa dengan kerja sama yang solid, transparansi, dan ketulusan, segala rintangan bisa dilalui. Ini adalah pelajaran berharga, dan fondasi kokoh untuk masa depan yang lebih cerah bagi masyarakat Sumatera Barat.
