Rapat Konsolidasi, Bawaslu 50 Kota Pastikan Panwascam Siap Awasi Tahapan Pemilu 2024

  • Whatsapp
Bawaslu Limapuluh Kota gelar Rapat Konsolidasi dengan Panwascam se Kabupaten Limapuluh Kota untuk persiapan pengawasan tahapan Pemilu 2024 di aula Tiffa Resto Tanjung Pati, Sabtu (19/11). (Foto: Ist)

MINANGKABAUNEWS.COM, LIMAPULUH KOTA – Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, memastikan lembaganya siap mengawasi tahapan Pemilu 2024 menyusul telah selesainya pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) di Kabupaten Limapuluh Kota.

Tahapan yang nanti bakal diawasi Panwascam dimaksud antara lain yaitu, proses pembentukan badan Adhoc PPK/PPS, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, serta penyusunan daftar pemilih, di seluruh wilayah Kabupaten Limapuluh Kota.

Read More

Guna meningkatkan kapasitas lembaga Panwascam dalam mengawasi tahapan Pemilu, Bawaslu Limapuluh Kota kemudian menggelar Rapat Konsolidasi Tahapan Pemilu 2024 dengan tema Penguatan Kapasitas Panwaslu Kecamatan dalam pengawasan tahapan Pemilu serentak, Sabtu (19/11).

Rapat yang dihadiri oleh unsur Panwascam dari 13 Kecamatan tersebut berlangsung di auditorium Tiffa Resto kawasan Pulutan Tanjungpati, Kecamatan Harau.

Pimpinan Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota, Ismet Aljannata mengungkapkan, dalam waktu berjalan hingga akhir 2022 ini Panwascam akan fokus kepada tiga obyek pengawasan, diantaranya pegawasan pembentukan badan adhoc PPK/PPS, pendaftaran dan verifikasi Parpol peserta pemilu dan penyusunan daftar pemilih.

Hal tersebut, katanya, sesuai amanat UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam melakukan pengawasan, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Limapuluh Kota, Ismet Aljannata, meminta seluruh jajaran Panwascam dapat lebih memperkuat pemahaman terkait aturan perundang-undangan.

“Panwas kita harus memperkuat pemahaman tentang aturan dan regulasi yang ada, seperti dalam mengawasi pembentukan panitia adhoc, dimana mereka nanti akan diminta untuk menelusuri rekam jejak dari seluruh calon yang mendaftar di panitia adhoc baik itu PPK dan PPS,” katanya.

Selain pembentukan badan Adhoc, Panwascam se-Kabupaten Limapuluh Kota akan ikut serta dalam melakukan pengawasan melekat terhadap proses vervak parpol peserta pemilu, yang pengawasannya tidak dapat dilaksanakan oleh anggota Bawaslu Limapuluh Kota.

“Sesuai dengan Perbawaslu Nomor 3/2022, Panwascam memang sudah dapat kita libatkan dalam pengawasan tahapan pemilu,” katanya.

Ia mengatakan hal yang paling menentukan untuk pelaksanaan verfak nantinya adalah jadwal antara KPU dengan peserta atau parpol yang akan diverfak.

Sebelumnya, Ismet mengatakan, KPU hanya mengeluarkan jadwal dengan rentang waktu sehingga banyak anggota Parpol yang tidak dapat ditemui.

“Jadwal ini yang harus sinkron antara KPU dengan pimpinan partai politik, jangan rentang waktu tapi jadwal yang ditetapkan. Sebab, dari verfak sebelumnya hampir 46 persen anggota parpol tidak ditemui karena ada yang sedang bekerja dan lainnya,” sebut Ismet Aljannata.

Selain Ismet Aljannata, turut hadir sebagai narasumber dalam rapat konsolidasi tersebut, Kepala Kesbangpol Linmas Kabupaten Limapuluh Kota, Joni Amir. Dalam pemaparannya, Joni Amir lebih banyak mengutarakan materi terkait peran pemerintah daerah dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu.

“Pemerintah daerah dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu memiliki peran, salah satunya yaitu memfasilitasi penyelenggara pemilu yaitu jajaran KPU/Bawaslu dalam melaksanakan tugas teknis dan pengawasan,” sebutnya.

Adapun narasumber lainnya, yakni Pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Muhammad Khadafi. Dia lebih banyak memberi penjelasan terkait pola kepemimpinan serta bagaimana merawat pola hubungan antar lembaga internal dan eksternal di jajaran Panwascam. (akg)

Related posts