Rapat Paripurna DPRD: Wakil Wali Kota Padang Ekos Albar Sampaikan Pertanggungjawaban APBD TA 2023

  • Whatsapp

MINANGKABAUNEWS.com, PARIWARA DPRD PADANG — DPRD Kota Padang menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023, bertempat di Gedung DPRD Padang, Selasa (30/4/2023).

Hadir dalam acara tersebut, Sekda Andree Algamar, Ketua DPRD Syafrial Kani, para Anggota Dewan, Kepala Perangkat Daerah, Camat dan tamu undangan.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Ekos Albar menyampaikan Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023.

DPRD Kota Padang menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023, Senin (30/4/2024)

Dalam sebuah wawancara, Ketua DPRD Syafrial Kani menyampaikan apresiasi atas dicapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-11 bagi Pemerintah Kota Padang.

Syafrial lanjut menjelaskan, kaitannya dengan evaluasi dari BPK akan segera ditindaklanjuti kurang dari enam bulan.

“Adapun evaluasi dari BPK harus ditindaklanjuti, sekurang-kurangnya enam bulan,” imbuhnya.

Wakil Wali Kota Ekos Albar menerangkan, capaian WTP yang diterima Kota Padang baru-baru ini pun merupakan prestasi bagi Pemko dan DPRD Kota Padang di dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

DPRD Kota Padang menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023, Senin (30/4/2024)

Wakil Wali Kota Ekos Albar menyampaikan, beberapa waktu yang lalu, pemerintah daerah telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Laporan tersebut merupakan bagian yang harus diserahkan kepada DPRD.

DPRD Kota Padang menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023, Senin (30/4/2024)

Ia juga menyampaikan, saat ini LHP BPK sudah bisa diakses oleh seluruh masyarakat melalui website BPK RI.

“Tentu dengan dasar itu, hari ini kami menyerahkan rancangan pertanggungjawaban (dan) laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan pendapatan Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2023 yang dilampiri dengan hasil LHP BPK,” ujarnya.

DPRD Kota Padang menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023, Senin (30/4/2024)

Menurutnya, hal ini merupakan kesempatan terakhir bagi wali kota dan dirinya dalam kerangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab konstitusional sebagai wali kota dan Wakil Wali Kota yang akan mengakhiri tugas pada 13 Mei 2024 mendatang.

“Sehingga pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sesuai ketentuan perundang-undangan,” imbuhnya.

DPRD Kota Padang menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023, Senin (30/4/2024)

Ekos Albar menjelaskan apresiasi dan penghargaan kepada semua pihak yang senantiasa bekerja dengan bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab, sehingga Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 dapat disampaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, bahkan telah dilengkapi dengan laporan hasil pemeriksaan dari BPK RI.

“Sehingga dengan demikian, penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, sepenuhnya telah memenuhi kriteria normatif, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,” katanya.

DPRD Kota Padang menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023, Senin (30/4/2024)

“Alhamdulillah, LKPD Kota
Padang TA 2023 yang diperiksa BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat kembali berhasil meraih opini WTP. Capaian ini adalah yang kesebelas kalinya diraih Kota Padang,” Ujarnya

Untuk diketahui, lanjutnya sejak berlakunya undang- undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, maka setiap pengelola keuangan daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya.

Ekos Albar menyampaikan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota padang tahun 2023 sebagai berikut;
Pertama, pendapatan asli daerah (PAD). PAD tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar 729,91 milyar rupiah sedangkan realisasinya sebesar 658,74 milyar rupiah atau 90,25%.
Perbandingan antara rencana dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen seperti pajak, retribusi, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, PAD yang sah, tranfer dari pemerintah pusat, bagi hasil pajak, dan lainnya.

DPRD Kota Padang menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023, Senin (30/4/2024)

Pajak Daerah
Untuk tahun anggaran 2023 penerimaan pajak daerah ditargetkan sebesar 571,80 milyar rupiah sedangkan realisasinya sebesar 487,63 milyar rupiah atau 85,28%.

Retribusi daerah
Target penerimaan retribusi daerah dalam tahun anggaran 2023 adalah sebesar 45,14 milyar rupiah, sedangkan realisasinya sebesar 48,69 milyar rupiah atau 107,87%.

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam tahun 2023 direncanakan sebesar 20,07 milyar rupiah.
Sedangkan realisasi sebesar 20,07 milyar rupiah atau 100% yang berasal dari bagian laba Bank Nagari, dan Perumda Air Minum Kota Padang.

DPRD Kota Padang menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023, Senin (30/4/2024)

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
Penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah tahun 2023 ditargetkan sebesar 92,90 milyar rupiah dan telah terealisasi sebesar 102,36 milyar rupiah atau 110,18%.
Selain keteranngan di atas, ada juga pendapatan transfer.
Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain yang pada tahun 2023 direncanakan sebesar 1,69 trilyun rupiah dan terealisasi sebesar 1,65 trilyun rupiah atau 97,11%, dengan rincian sebagai berikut :

Transfer pemerintah pusat – dana perimbangan
Pendapatan transfer pemerintah pusat–dana perimbangan tahun 2023 direncanakan sebesar 1,56 trilyun rupiah sedangkan realisasinya sebesar 1,53 trilyun atau 98,55%.
Perbandingan antara rencana dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen pendapatan transfer adalah sebagai berikut:

DPRD Kota Padang menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023, Senin (30/4/2024)

Bagi hasil pajak, katanya, Untuk tahun anggaran 2023 penerimaan bagi hasil pajak ditargetkan sebesar Rp82,32 milyar rupiah dan realisasi sebesar 76,85 milyar rupiah atau 93,36%.

Sedangkan Bagi hasil sumber daya alam, ia mengatakan Untuk tahun 2023 direncanakan penerimaan dari bagi hasil sumber daya alam sebesar 9,92 milyar rupiah sedangkan realisasi sebesar 9,41 milyar rupiah atau 94,96%.

Dana alokasi umum, Ekos Albar menjelaskan Untuk tahun anggaran 2023 penerimaan dari dana alokasi umum (dau) direncanakan sebesar 1,1 trilyun rupiah dan realisasi sebesar rp1,12 trilyun atau 101,09%.

Dana alokasi khusus, tambahnya, Tahun anggaran 2023 penerimaan dari dana alokasi khusus direncanakan sebesar 359,38 milyar rupiah dan realisasi sebesar 330,77 milyar rupiah atau 92,04%.

DPRD Kota Padang menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023, Senin (30/4/2024)

Transfer pemerintah pusat – lainnya, menuruutnya, Pendapatan transfer pemerintah pusat–lainnya tahun 2023 direncanakan sebesar 5,32 milyar rupiah sedangkan realisasinya sebesar rp5,32 milyar rupiah atau 100,00%.

Transfer pemerintah provinsi, ia menambahkan Pendapatan transfer pemerintah provinsi tahun 2023 direncanakan sebesar 137,37 milyar rupiah dan realisasi sebesar 110,83 milyar rupiah atau 80,68%.

DPRD Kota Padang menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023, Senin (30/4/2024)

Lebih jauh ekos menjelaskan terkait Lain-lain pendapatan yang sah, Untuk tahun anggaran 2023, lain-lain pendapatan yang sah direncanakan sebesar 4,09 milyar rupiah dan telah terealisasi sebesar 2,97 milyar rupiah atau 72,55%.
Sementara pada tahun anggaran 2023 belanja yang direncanakan oleh pemerintah kota padang sebesar 2,5 trilyun rupiah dan sampai dengan 31 desember 2023 telah direalisasikan sebesar 2,32 trilyun rupiah atau 92,98%.
(Adv)


Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Minangkabaunews.com tidak terlibat dalam materi konten ini.

Related posts