MINANGKABAUNEWS.com, AMBON – Pemerintah Provinsi Maluku melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak sebagai bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia dan HUT ke-80 Provinsi Maluku.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa di Ambon, Sabtu mengatakan, gerakan pangan murah ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, sekaligus langkah konkret menjaga stabilitas harga.
“Pemerintah hadir bersama masyarakat, memastikan bahan pokok tersedia dengan harga terjangkau. Ini bukan hanya soal distribusi pangan, tetapi juga bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Maluku,” kata dia.
Ia melanjutkan, dalam rangkaian GPM, pemerintah melibatkan berbagai pihak terkait salah satunya Perum Bulog Kanwil Maluku-Maluku Utara yang menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kemasan 5 kilogram dengan harga Rp60.000, lebih murah dibandingkan harga pasar yang mencapai Rp65.000.
Selain itu, tersedia pula minyak goreng Rp14.500 per liter dan gula pasir Rp17.000 per kilogram, yang semuanya berada di bawah harga pasar.
Gubernur Hendrik menegaskan bahwa GPM dirancang untuk meringankan beban masyarakat di tengah fluktuasi harga bahan pokok.
“Melalui gerakan pangan murah ini, masyarakat bisa membeli beras, minyak goreng, dan gula dengan harga lebih rendah dibandingkan pasar. Selisih harga ini tentu sangat berarti bagi keluarga-keluarga di Maluku,” kata dia.
Ia menambahkan, pemerintah provinsi akan terus mendorong kegiatan serupa agar stabilitas harga pangan terjaga, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan dan peringatan nasional.
Sementara Kepala Perum Bulog Kanwil Maluku-Maluku Utara Mara Kamin Siregar menjelaskan, langkah ini bertujuan menekan inflasi pangan sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga bahan pokok.
Oleh sebab itu ia menegaskan bahwa GPM bukan sekadar program, tetapi wujud nyata kepedulian negara dalam menjaga ketahanan pangan rakyat.
Program ini juga mendapat dukungan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Pangan Nasional (Bapanas).
