MINANGKABAUNEWS.com, PADANG — Belasan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 perempuan yang awalnya mengenakan jilbab, diminta untuk melepas jilbab ketika pengukuhan oleh Presiden Jokowi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Selasa (13/8/2024).
Di antara 18 orang termasuk Maulia Permata Putri, perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) yang akan menjadi pembawa baki dalam upacara bendera 17 Agustus 2024 mendatang.
Ketum MUI Sumbar Buya Dr. Gusrizal angkat bicara.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar, Buya Dr. Gusrizal Gazahar, Dt Palimo Basa merespon keras tindakan pelepasan jilbab tersebut.
Menurutnya, pencopotan jilbab anggota Paskibraka perempuan yang beragama Islam adalah bentuk penindasan terhadap umat Islam yang harus ditolak dan harus dilawan.
“Tidak ada ulama yang merestui tindakan semacam ini. Ini adalah salah satu bentuk Islamofobia. Saya minta kepada penguasa negeri ini untuk memperjelas maksud mereka sebenarnya. Jika saya melihat ini sebagai bentuk penjajahan pasca kemerdekaan, maka ini harus ditolak dan dilawan. Oleh karena itu, seluruh kegiatan Paskibraka jika seperti ini harus diboikot oleh umat Islam,” tegas Buya Gusrizal
Lebih lanjut, Buya Gusrizal menyatakan bahwa tim yang mendampingi perwakilan Sumbar pada Paskibraka Nasional tersebut harus bertanggung jawab kepada masyarakat Sumbar.
“Anak-anak yang telah dididik sejak SD, SMP, hingga SMA untuk berhijab, kini dipaksa melepaskannya dengan alasan yang tidak dapat diterima, baik secara syariat maupun secara konstitusional,” ujarnya.
Buya Gusrizal juga menegaskan bahwa ulama Sumbar akan bersatu untuk menolak tindakan tersebut dan memboikot berbagai kegiatan yang mendiskreditkan umat Islam, terutama muslimah yang berhijab.
Buya Gusrizal menghimbau keluarga anak kita untuk menjemput anak mereka bila hanya untuk tampil sebagai pengetek bendera tapi harus mendurhaka kepada Allah swt.
Kepada Pemda Sumbar buya telah menyampaikan agar anak kita dijemput saja bila harus menanggalkan jilbabnya !
Kita sambut anak kita itu sebagai pejuang yang melawan penindasan pasca 79 tahun kemerdekaan.
